PULANG PISAU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau yang digelar di Gedung DPRD setempat, dengan agenda penyampaian hasil reses anggota dewan.
Mewakili Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i, Sekda Tony Harisinta menyampaikan bahwa penurunan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun DPRD.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Namun demikian, pemerintah pusat masih membuka peluang adanya koreksi anggaran.
“Pemerintah pusat menyampaikan masih ada peluang koreksi, mengingat saat ini baru bulan Februari dan masih tersedia waktu hingga sepuluh bulan ke depan. Mudah-mudahan ada perbaikan anggaran serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Tony.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tendean Indra Bella, berharap aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui reses dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah persoalan masih menjadi perhatian masyarakat, di antaranya infrastruktur dan layanan kesehatan. Aspirasi tersebut merupakan hasil reses yang dilakukan anggota DPRD di tiga daerah pemilihan.
“Kami sudah menurunkan anggota DPRD ke tiga daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Berdasarkan hasil reses, aspirasi yang disampaikan cukup beragam, mulai dari persoalan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan,” ujar Tendean.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi juga dirangkum dan diinput ke dalam aplikasi perencanaan pembangunan yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai bahan penyusunan program pembangunan ke depan.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat kami tangkap, kami rangkum, bahkan kami input ke dalam aplikasi yang ada di Bapperida untuk menjadi rencana pembangunan daerah,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ung/cen)
