SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari daerah pemilihan (Dapil) 3, Akhyannoor, menegaskan pentingnya pemerintah daerah menindaklanjuti hasil reses sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Reses yang berlangsung pada 13–17 Oktober 2025 itu, menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di wilayah selatan Kotim, mencakup Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, dan Pulau Hanaut.
“Reses ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana komunikasi langsung antara kami dan masyarakat. Melalui pertemuan ini, kami menerima banyak masukan dan ide yang sangat berharga untuk memperbaiki arah pembangunan ke depan,” ujar Akhyannoor, politisi Partai Gerindra, Selasa (28/10/2025).
Dari hasil penjaringan aspirasi, masyarakat mengeluhkan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Bidang infrastruktur, pendidikan, dan pertanian disebut menjadi prioritas utama.
Di sektor infrastruktur, warga menyoroti kondisi jalan rusak yang menghambat akses antarwilayah dan aktivitas ekonomi. Mereka berharap adanya perbaikan jalan poros, pembangunan jembatan, serta normalisasi sungai untuk memperlancar mobilitas masyarakat.
Sementara di bidang pendidikan, kondisi bangunan sekolah menjadi perhatian. Banyak fasilitas yang dinilai tidak layak, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga sarana penunjang seperti perpustakaan, toilet, dan tempat ibadah.
“Sarana pendidikan yang baik akan berpengaruh langsung terhadap mutu belajar-mengajar. Karena itu, perbaikan sekolah harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Adapun di sektor pertanian, masyarakat berharap dukungan lebih kuat dari pemerintah daerah. Petani mengusulkan bantuan alat pertanian modern, kemudahan distribusi pupuk dan BBM, serta perbaikan jalan usaha tani.
Menurut Akhyannoor, penguatan sektor pertanian tidak hanya penting bagi peningkatan ekonomi warga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan program food estate di Kalimantan Tengah.
Ia menambahkan, seluruh hasil reses akan dibawa ke tingkat pembahasan bersama pemerintah daerah agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kami akan terus mendorong agar aspirasi masyarakat ini tidak berhenti di laporan. Pemerintah harus lebih responsif dan memastikan hasil reses menjadi dasar penyusunan program kerja yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (pri/cen)
BACA JUGA : Komisi II DPRD Kotim Soroti Pengelolaan Sampah di Parenggean, Hendra Sia: Pemerintah Mandek, Swasta Jalan
