SAMPIT – Menurunnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2026 menjadi sekitar Rp1,9 triliun mendapat perhatian dari DPRD setempat. Anggota Komisi I DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, menilai pemerintah daerah harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan meski dengan anggaran yang lebih efisien.
“Kondisi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk tetap memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Kurniawan, Kamis (30/10/2025).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, penyesuaian anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam sektor yang berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program kerja agar roda pembangunan tidak tersendat.
“Langkah konkret perlu segera diambil, jangan sampai keterbatasan anggaran justru membuat program stagnan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kurniawan juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berperan lebih aktif dalam membuka peluang usaha baru yang produktif. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal.
“BUMD harus berani berinovasi dan memperluas sektor usaha. Ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menambah pendapatan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia menilai sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kotim. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat ketahanan daerah terhadap dinamika fiskal dan inflasi.
“Dengan sinergi yang baik, efek efisiensi anggaran tidak akan terlalu terasa di masyarakat. Justru bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pembangunan agar lebih efektif,” ujarnya.
Kurniawan berharap arah pembangunan tahun 2026 tetap merata di seluruh wilayah Kotim, terutama di daerah pedesaan yang masih membutuhkan pemerataan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.
“Meskipun APBD menurun, orientasi pembangunan harus tetap inklusif dan berpihak kepada masyarakat bawah,” tutupnya. (pri/cen)
BACA JUGA : Serangan Buaya di Desa Camba, DPRD Kotim Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
