SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang Siswanto, menyoroti kecilnya alokasi anggaran untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim dalam Rancangan APBD Tahun 2026, yang dinilai jauh dari kebutuhan ideal untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026.
Hal itu disampaikan Dadang saat rapat kerja Komisi III DPRD Kotim bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotim, dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, pada Kamis (23/10/2025).
“Dalam rancangan APBD 2026, anggaran untuk KONI hanya sekitar Rp750 juta. Padahal, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, KONI memperkirakan kebutuhan minimal mencapai Rp15 miliar. Kami akan berupaya mencari jalan agar angka itu bisa ditingkatkan, entah dari sumber mana nantinya,” ujar Dadang.
Ia mengaku khawatir dengan anggaran yang sangat terbatas itu, KONI akan kesulitan mempersiapkan atlet secara optimal. Dukungan dana memadai, menurutnya, menjadi faktor penting agar prestasi Kotim tidak menurun di ajang Porprov mendatang.
“Kalau hanya Rp750 juta, kami ragu KONI bisa mempertahankan capaian medali seperti di Porprov 2023. Kegiatan training center saja sudah butuh biaya besar,” katanya.
Dadang menjelaskan, Porprov Kalteng 2026 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, sementara sejumlah cabang olahraga (cabor) sudah mulai menyeleksi calon atlet. Setelah itu, para atlet harus menjalani latihan intensif hingga lima kali dalam sepekan.
“Proses pembinaan atlet harus berkesinambungan. Kalau anggarannya tidak mencukupi, pembinaan pasti tersendat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Komisi III DPRD akan membawa persoalan ini ke pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar ada solusi nyata.
“Porprov ini ajang bergengsi daerah, bukan sekadar kegiatan rutin. Tahun 2023 kita juara umum, jangan sampai prestasi itu turun hanya karena persoalan anggaran,” tegasnya.
Meski memahami adanya kebijakan efisiensi di berbagai sektor, Dadang menilai efisiensi bukan berarti memangkas secara membabi buta, melainkan menata ulang prioritas anggaran agar tetap berpihak pada kebutuhan strategis.
“Kondisi keuangan memang ketat, tapi efisiensi bukan berarti memangkas. Justru harus memprioritaskan yang penting dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk bidang olahraga,” pungkasnya. (pri/cen)
BACA JUGA : DPRD Kotim Minta Pemerintah dan Keluarga Lebih Serius Tangani ODGJ Usai Kasus Bayi Jadi Korban Kekerasan
