SAMPIT – Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 antara Komisi I DPRD Kotim dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diwarnai sorotan terhadap sejumlah kekurangan pagu anggaran yang memengaruhi pelayanan publik di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, mengatakan pihaknya ingin memastikan agar semua tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat kepastian gaji dan tunjangan.
“Kami ingin semua tenaga PPPK terakomodir di APBD 2026. Ini wajib dipenuhi karena menyangkut hak dasar aparatur,” tegas Angga usai menggelar rapat kerja, pada Senin (20/10/2025).
Selain itu, DPRD juga mendorong agar Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa beroperasi penuh selama satu tahun. Selama ini, anggarannya hanya cukup untuk tujuh bulan, sehingga dikhawatirkan menghambat pelayanan masyarakat.
Kepala DPMPTSP Kotim, Diana Setiawan, menyebut pihaknya terbuka terhadap skema pergeseran anggaran yang ditawarkan Komisi I sebesar Rp60 juta untuk mendukung kebutuhan MPP. Namun ia menegaskan bahwa jumlah tersebut belum memadai.
“Kalau digeser memang membantu, tapi belum mencukupi. Total kebutuhan kami bisa sampai Rp600 juta untuk gaji dan tpp serta listrik dan internet,” ujarnya.
Diana berharap hasil pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa memberikan solusi terbaik.
“Kami prinsipnya setuju dengan usulan DPRD, sepanjang disetujui TAPD. Harapannya pelayanan publik bisa tetap berjalan maksimal,” katanya.
Melalui pembahasan ini, DPRD dan DPMPTSP sepakat untuk terus berkoordinasi mencari jalan tengah agar pelayanan publik di Kotim tidak terhambat akibat keterbatasan anggaran. (pri/cen)
BACA JUGA : DPRD Kotim Soroti Pemangkasan Anggaran Satpol PP, Minta Fungsi Penegakan Perda Tetap Optimal
