PURUK CAHU – Pemangkasan anggaran tahun 2026 oleh Pemerintah Pusat dipastikan akan berdampak signifikan terhadap sejumlah sektor vital di Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah sektor infrastruktur dasar yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan air bersih.
Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H, menegaskan bahwa sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak akibat kebijakan pemangkasan tersebut.
“Yang berdampak terhadap program kegiatan infrastruktur tidak terpenuhi,” tegas Rumiadi, Kamis (16/10/2025).
Ia menjelaskan, proyeksi APBD Murung Raya Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan cukup besar, sehingga sejumlah program strategis berpotensi tertunda.
“Dampaknya cukup besar, selain memperlambat percepatan pembangunan karena adanya penundaan kegiatan, juga bisa menurunkan perputaran ekonomi masyarakat, terutama daya beli yang terkait dengan sektor pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Menurut Rumiadi, efek domino pemangkasan anggaran tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha konstruksi, tetapi juga sektor-sektor pendukung seperti pedagang, rumah makan, hingga penyedia jasa lokal.
“Bukan hanya kontraktor yang kehilangan pekerjaan, masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi di sektor infrastruktur juga ikut terdampak. Harus bagaimana lagi, kita tetap menyesuaikan kondisi,” ucapnya.
Meski demikian, Rumiadi memastikan sektor sumber daya manusia dan kepegawaian tidak mengalami kendala.
“ASN, PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, termasuk PJLP, tidak terdampak. Begitu juga dengan penggajian dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), pemerintah tetap konsen terhadap hal ini,” tandasnya. (*/cen)
BACA JUGA : DPRD Murung Raya Dukung Kerja Sama Pemkab dan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya Tingkatkan Kualitas SDM
