PALANGKA RAYA – Ketimpangan pembagian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, mendesak agar sistem pembagian dana tersebut dilakukan secara lebih adil dan proporsional, khususnya bagi daerah penghasil yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi panelis dalam CNN Indonesia Leadership Forum bertajuk “Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita” yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).
“Kalteng punya potensi besar. Sawit kita saja luasnya 3 juta hektare, belum lagi tambang batu bara, silika, sirkon, sampai bauksit. Tapi saat dana kembali ke daerah, nilainya sangat kecil dibanding kontribusi yang diberikan,” ujar Edy.
Edy menegaskan, Kalteng selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional, terutama dari sektor perkebunan dan pertambangan. Namun, realisasi dana yang diterima daerah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinilai masih sangat kecil dan belum mencerminkan kontribusi nyata yang diberikan daerah.
Menurutnya, ketimpangan tersebut berdampak langsung pada lambatnya pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan di wilayah pedalaman yang seharusnya menjadi prioritas untuk membuka keterisolasian dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau sistem pembagiannya lebih proporsional, pemerintah daerah bisa membangun lebih banyak fasilitas hilirisasi, pabrik pengolahan, dan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Wagub menilai, keadilan fiskal merupakan kunci penting bagi daerah seperti Kalteng untuk mencapai kemandirian ekonomi, menekan inflasi, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merata hingga ke pelosok.
Ia pun berharap Pemerintah Pusat segera meninjau ulang mekanisme pembagian DBH SDA, agar semangat pemerataan pembangunan benar-benar terasa hingga ke daerah-daerah penghasil.
“Sudah saatnya pusat melihat kembali kontribusi besar daerah-daerah penghasil. Jangan sampai daerah kaya sumber daya tapi miskin pembangunan,” tegas Edy. (ifa/cen)
