SAMPIT – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, di sejumlah SPBU di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali mendapat sorotan tajam.
Anggota DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, menilai praktik pungutan liar (pungli) di lapangan sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama para sopir angkutan barang dan logistik.
Menurutnya, fenomena ini sudah berlangsung lama tanpa ada langkah nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum (APH) untuk menertibkannya.
“Masalah antrean minyak bersubsidi di hampir semua SPBU di Sampit tidak pernah ada penyelesaian. Solar bersubsidi masih dikuasai para preman berkedok tukang parkir liar,” ujar Gaol, Kamis (16/10/2025).
Ia mengungkapkan, di setiap SPBU bahkan terdapat tiga hingga empat orang yang bertugas mengatur antrean dan meminta uang kepada para sopir agar bisa mendapatkan solar tanpa harus menunggu lama.
“Supir truk atau pikap yang ingin cepat mendapatkan solar harus mengeluarkan uang antara Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. Ini sudah menjadi keluhan umum yang kami dengarkan saat reses di Kecamatan Ketapang,” ungkapnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti adanya dugaan ‘bekingan’ dari oknum aparat penegak hukum yang membuat praktik pungli tersebut bertahan hingga bertahun-tahun.
“Informasi yang kami terima, para preman itu bisa leluasa beroperasi karena merasa aman. Sepanjang setoran mereka lancar, tidak ada tindakan. Kalau dulu pernah ada penertiban, besar kemungkinan karena setoran macet,” tegasnya.
Untuk itu, Gaol mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas menertibkan praktik pungli di seluruh SPBU di Sampit.
“Kami harap semua pihak berbenah. Jangan biarkan masyarakat kecil, terutama para sopir, terus jadi korban. Pemerintah dan aparat harus hadir agar masyarakat merasa terlindungi dan bisa bekerja dengan tenang,” pungkasnya. (pri/cen)
BACA JUGA : Waket I DPRD Kotim Pastikan Program MBG Tetap Berlanjut
