SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya masih terlalu sentralistik dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan maupun pertambangan.
Menurutnya, Kotim yang menjadi salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia justru hanya menikmati bagian kecil dari hasil kekayaan alam yang melimpah tersebut.
“Ini sangat ironis. Kita yang menghasilkan, tapi keuntungan besar justru dinikmati daerah lain. Itu yang menjadi perhatian serius kami,” tegas Rimbun, Kamis (2/10).
Ia memaparkan, pada tahun 2024 Kotim masih menerima DBH sebesar Rp42 miliar. Namun pada 2025, angkanya anjlok drastis menjadi hanya Rp16 miliar. “Padahal Kotim masuk tiga besar penghasil kelapa sawit nasional,” ujarnya.
Kondisi serupa, lanjutnya, juga terjadi pada sektor pertambangan. Meski aktivitas tambang bauksit dan batubara, termasuk lalu lintas tongkang di Sungai Mentaya, terus berlangsung, namun hingga kini Kotim belum pernah menerima satu pun DBH dari sektor tersebut.
“Informasi yang kami terima, sepeser pun belum pernah masuk ke kas daerah dari hasil tambang itu. Ini jelas tidak adil bagi daerah penghasil,” ungkapnya.
Rimbun menduga, ketimpangan ini muncul karena formula pembagian DBH dari pemerintah pusat masih lebih banyak mempertimbangkan jumlah penduduk. Daerah dengan populasi kecil seperti Kotim akhirnya selalu berada di posisi yang lemah.
“Praktiknya, kita hanya bisa gigit jari. Otonomi daerah seakan mandek karena semua masih diatur pusat. Ini sangat merugikan masyarakat Kotim di Bumi Habaring Hurung,” tandasnya.
Sebagai solusi, Rimbun meminta pemerintah daerah lebih aktif melakukan pendekatan dan lobi ke pemerintah pusat agar pembagian DBH sektor perkebunan maupun pertambangan bisa lebih proporsional.
“Kalau DBH diberikan sesuai potensi yang dihasilkan, pembangunan di Kotim tentu bisa berjalan lebih baik dan seimbang dengan sumber daya alam yang kita miliki,” pungkasnya. (*/cen)
BACA JUGA : Wakil Ketua DPRD Kotim Dorong Pendidikan Wawasan Kebangsaan Masuk ke Sekolah
