SAMPIT – Rencana kerja sama operasional (KSO) pada lahan perkebunan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara mendapat penolakan keras dari Dewan Pimpinan Daerah Forum Dayak (Fordayak) Kotawaringin Timur (Kotim). Penolakan itu terutama ditujukan pada wacana pelibatan yayasan dari Pulau Jawa dalam pengelolaan lahan.
Ketua Fordayak Kotim, Audy Valent, menegaskan bahwa masyarakat lokal harus menjadi pihak utama yang diberdayakan. Menurutnya, mengabaikan keberadaan koperasi dan yayasan lokal hanya akan menimbulkan keresahan.
“Bicara masalah KSO mestinya disosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat Kotim. Kami menolak keras jika ada yayasan dari Pulau Jawa yang dilibatkan. Di sini ada 162 koperasi, ada yayasan keagamaan, ada organisasi masyarakat. Itu yang semestinya diprioritaskan. Kalau dipaksakan orang luar, dampaknya bisa besar,” tegas Audy, Selasa (9/9/2025).
Audy menambahkan, sedikitnya 23 koperasi telah menyatakan siap turun ke jalan apabila suara masyarakat diabaikan. “Lebih dari 23 koperasi sudah siap melakukan aksi,” ujarnya.
Fordayak mendesak PT Agrinas untuk membuka ruang koordinasi bersama pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, dan masyarakat. Menurut Audy, solusi hanya bisa dicapai melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen lokal.
“Agrinas harus berkoordinasi dengan Pemda dan DPRD. DPRD bisa mengundang tokoh adat, koperasi, dan pihak terkait lainnya. Dari situlah akan ditemukan titik penyelesaian yang adil,” jelasnya.
Ia menekankan, lahan sitaan yang kini dikelola melalui KSO harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar kebun. “Lahan sitaan itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk penduduk lokal. Itu prinsip yang akan terus kami kawal,” tandasnya. (pri/cen)
BACA JUGA : Sengketa Lahan PT Tapian Nadenggan Memanas, Hartani Minta DAD Kotim Tangani Intimidasi
