KASONGAN – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 57,79 persen dari target pada tahun anggaran 2024.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra, Genjadid Utomo, M.Psi, dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, baru-baru ini.
Menurut dia, rendahnya PAD menunjukkan kapasitas fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer.
“Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kabupaten Katingan untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD, seperti retribusi daerah, pajak daerah, serta pengelolaan aset yang lebih produktif,” tuturnya.
Meskipun demikian, Fraksi Gerindra tetap menyampaikan apresiasi atas diraihnya kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah semakin membaik dari waktu ke waktu.
“Kami menekankan agar catatan-catatan dari BPK menjadi perhatian serius, sehingga tidak terulang di tahun berikutnya,” ujar Genjadid.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi capaian realisasi belanja daerah yang cukup tinggi, yakni mencapai 91,91 persen. Namun, mereka berharap belanja tersebut tidak hanya sekedar terserap saja.
“Ini harus berdampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah terpencil,” pungkasnya.
Terkait kendala teknis akibat transisi sistem dari SIPD Merah Putih ke SIPD RI yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan, Fraksi Gerindra memahami hal tersebut.
“Untuk itu, kami mendorong agar proses pelatihan dan penguatan SDM pengelola keuangan segera dilakukan. Agar, sistem baru ini dapat berjalan optimal tanpa mengganggu akuntabilitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan,” jelas Genjadid.
Selain itu, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 54,67 miliar, juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Mereka berharap ke depan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat diselaraskan dengan skala prioritas pembangunan serta kapasitas pelaksanaan.
“Sehingga, sisa anggaran tidak terlalu tinggi yang dapat mengindikasikan belum optimalnya serapan anggaran,” imbuhnya. (ndi)
BACA JUGA : DPRD Katingan Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK RI
