KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas melalui Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan hasil pembahasan KUA-PPAS 2026 dan KUPA-PPAS Perubahan 2025, Rabu (23/7/2025). Laporan disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Gunung Mas, Espriadi, dalam rapat resmi di kantor dewan.
Dalam laporan tersebut, DPRD menyoroti pentingnya penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Target belanja tahun 2026 mencapai Rp1,37 triliun, naik sekitar 1,39% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Target ini harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik agar tidak terjadi pemborosan,” ujar Espriadi.
Banggar menegaskan perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui potensi lokal yang masih belum tergarap maksimal, seperti pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset milik daerah.
DPRD juga merekomendasikan agar program Sekolah Rakyat diperkuat untuk menjangkau anak-anak putus sekolah. Espriadi menekankan pentingnya keberpihakan terhadap warga kurang mampu dalam akses pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah harus mengalokasikan anggaran bagi warga yang tidak tercover BPJS maupun program jaminan sosial lain,” katanya.
Menyoroti program cetak sawah seribu hektar, DPRD mengingatkan agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi proyek, melainkan harus berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.
“Masyarakat kita masih menganut sistem ladang berpindah. Maka pendekatannya harus sesuai karakter wilayah, agar tidak gagal di kemudian hari,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap arah kebijakan anggaran tahun 2026 dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, maupun perlindungan sosial. (nya/cen)
BACA JUGA : Rawan Pangan di Wilayah Hulu, DPRD Gumas Dorong Pemkab Lebih Aktif Berdayakan Masyarakat
