Pemkab Mura Pastikan Data Penerima BLT Tidak Tumpang Tindih, Launching 1 Agustus

mura
Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin bersama Plt Kepala Dinas Sosial, Mizam Chandrapati saat memimpin rapat verifikasi penerima Kartu Hebat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2025. Foto: Ist

PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) terus berupaya memastikan program Kartu Hebat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2025 berjalan tepat sasaran. Salah satunya dengan menggelar rapat verifikasi data penerima di Aula Bapperida Mura, Jumat (18/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Mura Mizam Chandrapati, Kepala BPS Mura, camat se-Kabupaten Murung Raya, serta perangkat daerah dan tamu undangan lainnya.

“Kami ingin menyamakan persepsi, menyamakan langkah, dan memastikan tidak ada data tumpang tindih maupun salah sasaran,” tegas Rahmanto dalam sambutannya.

Plt. Kadinsos Mura, Mizam Chandrapati melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdata sebanyak 1.446 calon penerima Kartu Hebat BLT, hasil musyawarah tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Rinciannya meliputi:

  • Lansia: 551 orang
  • Anak yatim piatu: 85 orang
  • Warga tidak mampu: 672 orang
  • Penyandang disabilitas: 117 orang
  • ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa): 10 orang

“Semua data tersebut telah divalidasi oleh Dinas Sosial,” ujar Mizam.

Meski demikian, Wakil Bupati tetap meminta seluruh camat dan pendamping desa (P3MD) untuk melakukan verifikasi ulang guna memastikan setiap penerima benar-benar layak, berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

“Harus dicek betul siapa yang paling berhak. Jangan sampai muncul komplain dari masyarakat,” lanjutnya.

Program Kartu Hebat BLT ini rencananya akan dilaunching pada 1 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Murung Raya. Diharapkan, seluruh proses verifikasi dan validasi rampung sebelum tanggal tersebut agar seluruh kecamatan siap menerima bantuan secara serentak. (udi/cen)

BACA JUGA : Bupati Mura Tegaskan Tambang Harus Sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah