MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Komisi I Fraksi Demokrat, Patih Herman AB, memberikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Utara yang menggelar rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami menyambut positif pernyataan Ketua KPU, Siska, dan menilai empat poin yang disampaikan sangat krusial dalam menjaga kualitas demokrasi di Barito Utara,” ujar Patih Herman di Muara Teweh, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, DPRD Barito Utara mendukung penuh langkah KPU dalam memperkuat pemahaman regulasi dan prosedur pelaksanaan pemilu, serta menegaskan pentingnya menjaga netralitas di setiap tahapan.
“Sinergi yang kuat antara KPU, Bawaslu, Pemkab, dan aparat keamanan sangat diperlukan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar lembaga akan sangat berpengaruh dalam kesuksesan PSU,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU, untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Berbekal komitmen untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan transparansi, saya yakin PSU Barito Utara akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sah serta diterima oleh masyarakat,” ujar legislator dari dapil I Barito Utara tersebut.
Kegiatan rakor dan bimtek ini bertujuan untuk mematangkan persiapan PSU agar berlangsung aman, damai, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya.
Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menegaskan empat poin penting yang menjadi perhatian utama bagi PPK dan PPS dalam pelaksanaan PSU, yakni pemahaman regulasi, netralitas, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
“Empat poin tersebut harus benar-benar dipahami dan dijalankan oleh seluruh jajaran penyelenggara agar PSU dapat berjalan dengan baik dan dipercaya masyarakat,” tandas Siska. (tia/cen)
