KUALA KURUN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gunung Mas menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam rapat paripurna ke-4 tahun sidang 2025, Selasa (24/6/2025). Pandangan umum fraksi dibacakan oleh Lelie, selaku juru bicara.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP menyoroti tiga poin utama. Pertama, Ketidakjelasan Realisasi Pokir. Lelie mempertanyakan belum adanya kejelasan atas Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2025.
“Kami minta penjelasan, apakah Pokir yang kami sampaikan bisa direalisasikan,” ujarnya.
Kedua, Pemanfaatan Alat Berat Pemda. Fraksi PDIP meminta penjelasan terkait tiga unit alat berat milik Pemda Gunung Mas yang berada di Dinas Pertanian.
Mereka mempertanyakan sejauh mana alat tersebut dimanfaatkan dan apakah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Alat ini sangat dibutuhkan untuk menggarap lahan tidur agar menjadi lahan produktif,” tambah Lelie.
Ketiga, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur. Terkait program pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Fraksi PDIP mengusulkan agar tidak hanya Zona III yang menjadi prioritas.
“Kami minta Zona I dan II juga dipertimbangkan, terutama wilayah yang sulit diakses akibat kerusakan parah,” katanya.
Fraksi PDIP berharap pemerintah daerah menanggapi serius masukan tersebut demi pemerataan pembangunan dan optimalisasi potensi daerah. (nya/cen)
BACA JUGA : DPRD Gumas Minta Pemuda Jaga Fasilitas Umum, Jangan Coret dan Rusak Aset Daerah
