SAMPIT – Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kian disorot publik. Pengiriman kayu masak dalam jumlah besar menuju Pulau Jawa yang terus berlangsung tanpa hambatan, kini dipertanyakan legalitasnya.
Komunitas Peduli Kotim (KPK) menyebut ada indikasi kuat penyalahgunaan dokumen legal, seperti Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan dari luar daerah namun digunakan untuk menutupi aktivitas pengangkutan kayu dari kawasan Kotim.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk turun ke lapangan dan memverifikasi langsung lokasi kerja sesuai IPK. Jangan sampai kayu ilegal disulap menjadi legal dengan dokumen dari daerah lain,” tegas Ketua KPK Audy Valent, Jumat (13/6/2025).
Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas truk bermuatan kayu berjalan lancar. Seorang sopir yang ditemui di kawasan Pelabuhan Sampit mengaku rutin membawa kayu masak ke Pulau Jawa, namun tidak mengetahui asal dan jenis kayu yang diangkutnya.
“Muatan kayu sekarang lancar, kami rata-rata bawa kayu masak pulang ke Jawa,” katanya sembari meminta agar identitasnya dirahasiakan.
Minimnya pengawasan dan transparansi menjadi sorotan tajam. KPK menilai, membayar pajak tidak serta merta membenarkan praktik pengangkutan kayu dari sumber yang tidak sah.
“Legalitas itu bukan soal bayar pajak semata. Harus dicek apakah lokasi panen kayu memang sesuai izin. Kalau tidak, ini sudah masuk ranah pelanggaran hukum dan merusak hutan,” tambah Audy.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
KPK berencana mengirim surat resmi kepada pihak berwenang, mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh dan inspeksi mendadak (sidak), baik di pelabuhan maupun di lokasi sumber kayu.
“Kalau dibiarkan terus, kita bisa kehilangan hutan Kotim hanya karena praktik curang yang dilegalkan oleh kelengahan aparat,” pungkas Audy. (pri/cen)
BACA JUGA : 10 Titik Karhutla Terdeteksi di Kotim, BPBD Siaga di Musim Kemarau
