PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menegaskan bahwa tidak ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang boleh berdiri lebih tinggi dari negara.
Penegasan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Evaluasi Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, Jumat (13/6/2025), di Palangka Raya.
“Tidak ada namanya ormas di atas negara, semua harus tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku,” tegas Agustiar di hadapan para peserta rapat dari berbagai instansi vertikal dan daerah.
Rapat tersebut digelar sebagai langkah nyata Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menanggulangi premanisme dan aktivitas ormas bermasalah yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.
Menurut Agustiar, keberadaan preman maupun ormas yang menyimpang dapat menjadi penghambat serius bagi pembangunan, merusak dunia usaha, dan mengganggu rasa aman masyarakat.
“Ini bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi menyangkut masa depan daerah. Jika kita ingin Kalimantan Tengah maju dan sejahtera, maka keamanan adalah fondasi utamanya,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemda, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ia mendorong edukasi dan pembinaan, selain penindakan hukum, sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
“Huma Betang sebagai falsafah hidup masyarakat Kalteng mengajarkan kita untuk hidup rukun dan toleran. Premanisme dan ormas bermasalah adalah bentuk nyata pengingkaran terhadap nilai-nilai itu,” tegasnya.
Ia berharap rapat evaluasi ini mampu menghasilkan langkah strategis dan kebijakan yang tajam, untuk pembinaan dan pengawasan ormas ke depan.
“Negara harus hadir. Tidak ada tempat bagi praktik-praktik yang meresahkan masyarakat. Mari kita bangun Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Agustiar. (ter/cen)
BACA JUGA : 93 Kades di Barito Utara Mengeluh: Siltap Tak Cair 6 Bulan, Gubernur Kalteng Turun Tangan
