PURUK CAHU – Wakil Bupati Murung Raya (Mura), Rahmanto Muhidin, menegaskan dan memberikan warning kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tegas ini disampaikan saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Murung Raya, Senin (26/5/2025).
Peringatan tersebut muncul setelah pihaknya menerima laporan langsung dari masyarakat terkait dugaan permintaan imbalan oleh oknum staf Disdukcapil dalam pengurusan administrasi kependudukan.
“Beberapa minggu lalu, kami mendapat laporan dari warga melalui sambungan telepon, bahwa ada oknum di Dukcapil yang meminta imbalan untuk layanan tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Rahmanto saat diwawancarai usai apel.
Ia juga mencontohkan adanya permintaan layanan yang melanggar prosedur, seperti penghapusan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga tanpa surat kematian atau memasukkan pasangan suami istri dalam satu KK tanpa surat nikah.
“Kita paham masyarakat butuh layanan, tapi tetap harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku. Jika ada permintaan layanan di luar aturan, jangan diputuskan sendiri. Laporkan ke pimpinan agar bisa dipertimbangkan secara resmi,” jelasnya.
Rahmanto menegaskan bahwa jika praktik pungli kembali ditemukan, maka tindakan tegas akan diambil. Namun, ia juga menekankan bahwa sanksi akan diberikan berdasarkan pemeriksaan dan proses yang adil.
“Kalau terjadi berulang, tentu ada sanksi. Tapi semua harus didahului pemeriksaan yang menyeluruh, agar jelas letak kesalahannya,” ungkapnya.
Untuk memperkuat layanan publik yang bersih dan profesional, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan melakukan audit rutin terhadap pelayanan kependudukan.
“Kami mendorong masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan dugaan pungli. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki kualitas layanan publik secara menyeluruh,” pungkasnya. (udi/cen)
BACA JUGA : Bupati Mura Tegaskan Komitmen Dukung Pembangunan Merata Pemprov Kalteng
