PURUK CAHU – Keterlambatan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga pendidik di Kabupaten Murung Raya (Mura) menuai keresahan di kalangan guru. Bahkan, keluhan tersebut sempat ramai dibagikan melalui media sosial, khususnya Facebook, dalam beberapa waktu terakhir.
Menanggapi hal ini, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Murung Raya, Dr. Yulianus, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya terkait keterlambatan tersebut.
“Harapan kita para tenaga pendidik bisa bersabar. Berdasarkan informasi dari dinas terkait, keterlambatan pembayaran TPP guru ini disebabkan oleh belum lengkapnya pengumpulan absensi dari masing-masing sekolah,” ujar Yulianus saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa pengajuan dokumen pembayaran TPP harus dilakukan secara serentak untuk seluruh tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Namun hingga April lalu, baru Kecamatan Tanah Siang yang sepenuhnya menyelesaikan pengumpulan absensi sebagai salah satu syarat pencairan TPP.
Selain itu, lanjut Yulianus, kendala lainnya adalah penerapan skema baru pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang mulai berlaku pada tahun 2025.
Proses penghitungan tarif TER ini masih dilakukan per individu, yang turut memperlambat proses pencairan.
“Atas kondisi ini, kami berharap para guru dapat memahami dan menyikapi dengan bijak. Ini bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak dinas, melainkan murni karena faktor administratif dan teknis,” pungkasnya. (udi/cen)
BACA JUGA : Wakil Bupati Mura Beberkan Konsep Pembangunan 5 Tahun ke Depan
BACA JUGA : DPRD Mura Minta Program MBG Merata Sampai ke Pelosok
BACA JUGA : Wabup Mura Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Kesiapsiagaan Bencana
