Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Optimalkan
Anggota DPRD Katingan Toni Yosepta, ST, M.Si mengingatkan Pemkab Katingan agar dalam mengatur pengelolaan keuangan dan anggaran hendaknya dapat  lebih optimal. Foto: IST

KASONGAN – Pihak dewan mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan agar dalam mengatur pengelolaan keuangan dan anggaran daerah hendaknya dapat  lebih optimal. Tentunya, itu sangat dibutuhkan peraturan sebagai dasar yang kuat.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Toni Yosepta, ST, M.Si mengatakan, bahwa dalam membuat aturan atau regulasi tersebut, harus memiliki fungsi yang kuat dan jelas.

“Pengelolaan keuangan yang baik dengan didasari ketentuan jelas dan efektif memiliki peran sangat penting. Sehingga nantinya, program pembangunan yang sudah disusun dan direncanakan dapat terarah serta dilakukan sesuai alur ketentuan yang ada,” ujarnya.

Menurut Toni, pihaknya di legislatif terus mendorong agar pemerintah daerah mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan RI Perwakilan Kalteng terkait pengelolaan keuangan. “Sehingga, ketepatan penggunaan anggaran daerah terus dikoreksi dan dievaluasi, demi perbaikan pembangunan daerah,” tuturnya.

Dia juga menekankan akan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menjalankan skala prioritas pembangunan. Mulai dari tahapan perencanaan, legislasi, implementasi dan kontrol.

“Sehingga nantinya apa yang telah direncanakan, dapat berjalan baik sesuai yang diharapkan dap dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Dia juga menyoroti terkait penggunaan anggaran daerah saat ini sudah bertransformasi ke arah sistem pelaporan secara elektronik. Sehingga, seluruh Aparatur Sipil negara (ASN) khususnya di lingkungan Pemkab Katingan harus bekerja secara profesional. Selain itu, ASN juga dituntut agar mempunyai pengetahuan terhadap sistem pengelolaan keuangan.

“Sehingga melalui kerja sama di setiap sektor, akan mempunyai dampak yang besar dalam menerapkan dan memanfaatkan anggaran daerah. Semua itu dilakukan demi kepentingan pembangunan dan keberlangsungan roda pemerintah daerah,” imbuhnya. (ndi)