KASONGAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan, Pransang, S.Sos, MAP menghadiri kegiatan Sosialisasi Kemandirian Data Lingkungan (Mandatling), untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Katingan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Katingan, baru-baru ini.
Dalam arahannya, Sekda Katingan mengatakan bahwa Kemandirian Data Lingkungan atau Mandatling akan mempermudah jika ada yang memerlukan. Terutama, para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Katingan dan data itu nantinya bisa diakses di website.
“Sehingga nantinya data lingkungan kita semuanya sama. Misal di Pertanian dengan data di Dinas PU dan lainnya sama, terkait data lingkungannya. Sekarang data mengenai lingkungan kita semua sama di perangkat daerah, satu data. Jika berbicara A, semua perangkat daerah juga A. Ini juga sangat memudahkan bagi pelaku usaha ke depan, karena bisa di akses di website,” jelasnya.
Pransang meminta, agar Mandatling dilakukan secara berkelanjutan. “Yang namanya proyek perubahan jangan hanya sekali, atau dua tahun, tiga tahun selesai. Tetapi kita mikir kedepan seperti apa pengelolaanya, sehingga kedepannya mencapai titik yang hampir sempurna,” ucapnya.
Sementara Kepala DLH Kabupaten Katingan Yobie Sandra, S.STP, MA menjelaskan bahwa Mandatling dilakukan karena selama ini data lingkungan masih parsial dan belum diolah dan tertata dengan baik.
“Dengan adanya Mandatling ini, nantinya data tersebut jadi satu dan bisa diakses di situs mandatling.katingankab.go.id. Jadi silahkan mau dilihat data apa saja, terkait kebutuhan data lingkungan di wilayah Kabupaten Katingan,” ujarnya.
Dirinya berharap, dengan adanya Mandatling ini, bisa menjadi akuntabilitas kinerja DLH Katingan. Di dalam Mandatling itu sendiri, bisa melihat diantaranya data kualitas lingkungan di Katingan dan lainnya.
“Jadi tinggal di klik dan bisa didownload dokumennya, mau data apa saja tentang lingkungan. Namun perlu diketahui, tidak semua data kita buka, itu kita pilah-pilah. Kecuali bagi orang yang punya akses yang bisa membuka. Hal ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda,” terang Yobie. (ndi)
