KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan buka suara terkait dengan ramainya konflik masyarakat dengan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko mengatakan, bahwa konflik atau perselisihan masyarakat dengan PBS yang banyak terjadi belakangan harus menjadi perhatian bersama supaya bisa terselesaikan dengan baik.
“Kalau kami dari DPRD itu meminta agar pemerintah daerah (pemda) bisa tegas dalam menyikapi permasalahan antara masyarakat dengan PBS ini,” katanya baru baru ini.
Tegas yang dirinya maksud tentu saja berlaku bagi kedua belah pihak, baik itu bagi perusahaan maupun masyarakat.
Karena menurutnya, terkait permasalahan ini harus betul-betul diselesaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Artinya, investor harus memberikan haknya kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Kemudian, apabila pihak perusahaan memang sudah memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang, maka harus diterima bersama.
“Kalau memang hak masyarakat sudah dipenuhi, jangan sampai ada lagi aksi-aksi seperti penggarongan atau panen massal,” imbuhnya.
Maka dari itulah, ia juga mendukung tugas dari aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan jika ada oknum-oknum yang melakukan kegiatan tersebut.
“Kalau sudah seperti itu maka aparat penegak hukum yang harus bergerak bersama dengan ketegasan dari pemda tadi,” pungkasnya. (yad)
