KASONGAN – Setelah mempertimbangkan secara seksama, demi kepentingan bersama guna kemajuan pembangunan Kabupaten Katingan,Fraksi Hanura NasDem DPRD Kabupaten Katingan menyatakan, dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022.
Pada kesempatan itu, mereka juga memberikan catatan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk menjadi perhatian pada waktu mendatang.
Anggota DPRD Katingan, Esenhover, A.Md selaku Juru Bicara Fraksi Hanura NasDem mengatakan, agar dalam memprediksi penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, hendaknya lebih akurat atau mendekati angka riil dan tidak berlebihan.
“Hal ini hendaknya menjadi pelajaran untuk Pemerintah Kabupaten Katingan. Seperti angka Silpa pada Tahun Anggaran 2022 diprediksi sebesar Rp. 191.620.343.674. Tetapi berdasarkan hasil audit pihak BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, sebesar Rp. 111.394.517.123. Sehingga, terjadi defisit sebesar Rp. 80.225.826.551 yang menjadi beban dan harus dilakukan rasionalisasi anggaran pada APBD Tahun 2023,” jelas Esenhover.
Fraksi Hanura NasDem juga meminta Pemerintah Kabupaten Katingan segera menindaklanjuti hasil audit pihak BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
“Terutama catatan atas temuan administrasi dan keuangan, agar menjadi perbaikan dalam pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban APBD pada masa mendatang,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Katingan melalui SOPD terkait, juga diminta untuk meningkatkan kinerja dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pasalnya, pada Tahun Anggaran 2022 hanya terealisasi sebesar 67,94 persen saja. Apalagi pada Tahun 2023 ini, target pendapatan naik signifikan,” imbuhnya.
Terakhir, Fraksi Hanura NasDem meminta agar penanganan jalan dengan pola Long-Segment agar dilakukan evaluasi lagi.
“Karena berdasarkan evaluasi kami, penanganan jalan dengan pola tersebut kurang efektif,” ucapnya. (ndi)
