KASONGAN – Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mampu bersaing. Dengan kualitas dan kemampuan individu yang rendah, akan berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing anak-anak bangsa sebagai sumber daya yang diandalkan, sehingga dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.
Hal ini disampaikan Bupati Katingan Sakariyas, SE dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Katingan, Drs. Andrei Nathanael, MAP saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM), di Aula Kantor Bappedalitbang setempat, baru-baru ini.
Menurut dia, pelatihan tersebut dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Tahun 2023.
“Harapan saya, kualitas dan kemampuan individu yang rendah tidak akan terjadi di Kabupaten Katingan. Masyarakat harus sehat, cerdas dan kreatif, sehingga kita bisa bersama-sama bersatu membangun Kabupaten Katingan,” tegasnya.
Disampaikannya pula, bahwa status gizi dan kesehatan ibu dan anak merupakan penentu kualitas SDM. Dimana status gizi dan kesehatan ibu pada masa pra hamil, saat kehamilannya dan saat menyusui, merupakan periode kritis atau yang dikenal dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Ini merupakan periode yang sensitif, karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Sehingga dampak yang ditimbulkan dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan dan pertumbuhan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh bayi,” jelasnya.
Sedangkan dalam jangka panjang adalah terjadinya gagal tumbuh pada bayi (stunting), menurunnya daya berpikir (kognitif), rendahnya kekebalan tubuh, sehingga mudah terkena penyakit.
Lebih jauh disampaikannya, bahwa dalam rangka percepatan dan perbaikan gizi masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi yang fokus pada 1.000 HPK.
“Gerakan ini mengedepankan upaya bersama pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi, dengan berbagai sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025,” sebutnya.
Diungkapkannya, bahwa salah satu poin penting yang dilakukan melalui pendekatan keluarga dan diharapkan strategi pelayanan terintegrasi antar Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Pendekatan ini, dilakukan melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan.
“Diawali dengan identifikasi masalah di tingkat rumah tangga, merumuskan alternatif pemecahan bersama, menetapkan dan melaksanakan kegiatan serta pemantauan evaluasi. Keempat proses ini akan didampingi dan difasilitasi oleh pendamping atau fasilitator yang dapat berasal dari kader maupun tenaga kesehatan,” ungkapnya. (ndi)
