PALANGKARAYA–Puluhan massa aksi dari Aliansi Utus Dayak Mantehau dengan mengenakan pakaian adat Dayak mendatangi Rektorat Universitas Palangka Raya (UPR), Senin (24/7/2023). Mereka meminta keadilan rektor dalam penerimaan mahasiswa putra dan putri Dayak di kampus UPR.
Penanggungjawab Aliansi Utus Dayak Mantehau, Yetro Simon, mengatakan aksi tersebut sebagai bukti keseriusan pihaknya dalam menegakkan keadilan apa yang menjadi hak sebagai orang Dayak.
Ia menuturkan, bahwa aksi digelar tidak ada unsur kepentingan apapun. Selain memperjuangkan generasi Dayak. Aliansi Utus Dayak Mantehau merupakan perkumpulan yang memperhatikan orang Dayak.
“Demi anak cucu kami ke depan. Kami tidak ditunggangi siapapun dalam aksi ini. Dengan kesadaran hati sendiri, kami datang dengan kerelaan hati,” ujarnya dalam menyampaikan orasi.
Ia menyebut, suara ini harus didengar oleh pihak pemangku kepentingan. Hal itu agar tidak ada ketimpangan pada dunia pendidikan di semua daerah Indonesia.
“Program afirmasi yang dipegang oleh kemendikbud, kami harapkan pak rektor bisa mengakomodir itu. Paling tidak, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan,” bebernya. Bahkan, jika diperlukan mengawal, pihaknya siap untuk mengawal sampai finalisasi afirmasi.
“Kita tak menampik aturan dari pusat. Itu prosedur mereka. Akan tetapi paling tidak, kuota 30 persen kalau bisa 100 persen orang lokal,” ungkapnya.
“Kita tidak memprotes yang sudah dapat, tidak menggeser orang yang sudah dapat atau mau menggagalkan tes ulang. Perjuangan kami murni supaya program afirmasi itu dijalankan di UPR,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UPR, Natalina Asih, tak mempermasalahkan adanya masukan dari massa yang datang ke Rektorat UPR.
“Karena kita ketika membuat sebuah perubahan tentu ada dasarnya. Nanti kalau teman-teman mengajukan secara hitam putih atau tertulis, juga ditandatangani. Artinya itu lah harapan masyarakat yang ada di Kalteng,” ujarnya dikutip dari prokalteng.co.
Natalina membantah putra-putri daerah tidak terakomodir. Tahun ini pihaknya sudah mengakomodir sebanyak 42 persen putra daerah dari asal sekolah Kalteng.
“Kalau ada yang mengatakan 95 persen orang luar, itu nggak sama sekali, karena data itu belum dicrosscek ke kami,” ujarnya. (hfz/hnd/ihz*/cen)
