Masyarakat Peduli Pemimpin Putra Daerah Kalteng Datangi Kantor Gubernur
Wagub: Pelantikan Tetap Dilaksanakan. Secara Legalitas Mereka Memiliki SK
PALANGKA RAYA–Tolak Pelantikan Pj Bupati Kobar dan Barsel, puluhan masyarakat Dayak mendatangi Kantor Gubernur Kalteng. Aksi itu berlangsung di depan gerbang di Jalan G Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
Dalam penyampaian tuntutan ini terdiri sejumlah masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam nama Masyarakat Peduli Pemimpin Putra Daerah (MP3D) Kalteng, Selasa (23/5/2023) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.
Pada kegiatan aksi damai ini, sejumlah masa membawa beberapa spanduk berbagai macam tulis yang pada intinya menolak keputusan Permendagri mengenai pelantikan Pejabat Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Penolakan ini disebabkan pada dasarnya, pejabat yang ditunjuk nantinya bukan berasal dari Putra Daerah asli Bumi Tambun Bungai. Oleh sebab itu, M3PD melakukan aksi penolakan itu dengan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Koordinator lapangan MP3D, Ingkit Djaper, mengatakan melalui kesempatan ini pihaknya sebagai masyarakat Dayak Kalteng sangat menolak penunjukan jabatan Pj Bupati Kobar dan Barsel diisi oleh putra dari luar Kalteng.
“Di Kalteng ini banyak sekali putra-putra daerah yang berkompeten untuk menjabat sebagai Pj Bupati,” katanya dilansir dari kalteng.co.
Pihaknya, ujarnya, menyesalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan sepihak pemilihan Pj Bupati untuk dua Kabupaten di Kalteng.
Harusnya, lanjutnya, Gubernur Kalteng mengusulkan sejumlah nama putra daerah Kalteng untuk mengisi Pj Bupati di Kalteng.
“Banyak kok putra daerah yang pintar-pintar untuk menjabat Pj Bupati. Karena kan yang paling tahu kondisi di daerah hanyalah putra daerah, bukan orang dari pusat,” ujarnya.
Dijelaskannya, adapun tuntutan yang disampaikan kali ini ada beberapa poin. Dengan adanya aspirasi yang disampaikan ini, agar dapat menjadi perhatian dan pertimbangan bersama demi kemajuan daerah.
“Dengan ditugaskannya atau ditetapkan pejabat Bupati Barsel dan Kobar ini, notabanenya bukan putra daerah atau pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, maka pihaknya menganggap Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri telah memaksakan kepentingan tertentu,” urainya.
Pihaknya berasumsi bahwa Kemendagri menggangap usulan dari Gubernur Kalteng tidak layak, untuk dijadikan Pejabat Bupati Kabupaten Barsel dan Kabupaten Kobar. Hal ini tentunya telah melukai rasa keadilan dan menciptakan kondisi yang tidak nyaman.
“Mengacu kepada Undang-undang Otonomi Daerah Pasal 13 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah/provinsi yang termasud dalam huruf A, urusan pemerintah yang berlokasi lintas daerah kabupaten/kota hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi makan Kemendagri tidak mengindahkan semangat otonomi daerah,” paparnya.
Menurutnya, andaikan nama-nama yang diusulkan oleh Gubernur Kalteng terkait dengan Pejabat Bupati Barsel dan Kobar yang dianggap belum memenuhi kriteria, maka sepatutnya Kemendagri meminta kembali mengusulkan nama lain.
“Kemendagri harusnya tidak menggunakan celah hukum tersebut dengan nama lain notabanenya bukan Putra Daerah Kalteng,” tukasnya.
Dipaparkannya, pihaknya menyampaikan dua tuntutan. Pertama menolak pejabat Bupati Kobar dan Barsel hasil keputusan Kemendagri, yaitu droping gaya baru atau bukan berasal dari Putra Daerah Kalteng.
“Oleh sebab itu, kami meminta kemendagri untuk mengganti pejabat bupati tersebut sesuai usulan Gubernur Kalteng dengan mengutamakan kearifan lokal dan semangat otonimo daerah,” tegasnya.
Yang kedua, lanjutnya, ialah untuk kedepannya pihaknya meminta dalam penetapan pejabat Bupati atau Wali Kota di Bumi Tambun Bungai ini, agar kiranya Kemendagri dapat mengakomodasi, dan mengusulkan calon yang berasal dari Putra Daerah Kalreng.
“Apabila tuntutan ini tidak direalisasikan dengan baik, maka kami akan menggelar aksi serupa dengan jumlah masa yang lebih besar lagi,” tukas Ingkit Djaper.
Sementara itu, pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Katma F. Dirun menambahkan pelantikan kedua Pj. Bupati tersebut bisa ditunda dan bisa diundur. Karena apapun keputusan Kemendagri RI jadi bahan pertimbangan Pemprov Kalteng.
“Namun, Pemprov Kalteng membutuhkan waktu untuk membicarakan hal tersebut. Ketika, sudah dilantik maka kedepannya tidak ada hambatan atau halangan lagi,” katanya.
Disisi organisasi kepemudaan, Ketua KNPI Kalteng, Muhammad Alfian Mawardi, menambahkan bahwa kedatangan pihaknya kebetulan menghadiri undangan Hari Ulang Tahun Kalteng Ke-66, dan sekaligus untuk menyuarakan aspirasinya untuk menolak dengan tegas keputusan Kemendagri RI tersebut, dan utamakan putra putri daerah yang memimpin daerah Kalteng sendiri.
“Kami menolak keputusan Kemendagri tersebut, usahakan kedepannya dari putra putri daerah yang memimpin daerah kita sendiri,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengatakan terkait kepastian pelantikan pejabat Bupati Barsel dan Pj Bupati Kobar akan tetap dilanjutkan. Rencananya akan dilaksanakan pada Rabu atau Kamis ini.
“Pelantikan tetap dilaksanakan. Tidak ada yang tidak, karena secara legalitas mereka memiliki SK. Tinggal ibaratnya orangnya menikah itu sudah ada surat menikah. Tinggal resepsinya saja. Karena Bapak Gubernur itu menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat kita dengan adanya diajukannya dua pejabat baru itu. Bapak Gubernur harus menjelaskan dan menerima masukan dari Forkopimda terkait situasi daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Wagub mengaku sudah mendapat kesepakatan. Terkait pelaksanakan pelantikan dua Pj Bupati. Rencana dijadwalkan pada Rabu tanggal 24 Mei atau Kamis tanggal 25 Mei.
“Tetapi Insya Allah jika tidak ada halang rintang. Dijadwalkan Rabu atau Kamis,” jelasnya.
Sebelumnya, Pelantikan Pj Bupati Kobar dan Pj Bupati Barsel ditunda. Padahal rencananya dua pejabat dari Kemendagri berencana akan dilantik, Selasa (22/5). (oiq/cen)
BACA JUGA: Ada Penolakan, Pelantikan Pj Bupati Barsel dan Kobar Ditunda
