Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Mesti Ditingkatkan

Dewan Katingan
Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto, S.Sos mengapresiasi atas dilaksanakannya pelantikan para pejabat di Lingkungan Pemkab Katingan, baru-baru ini. Foto: IST

KASONGAN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan telah menyetujui Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Katingan Tahun anggaran 2022.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, baru-baru ini.

Terkait itu, Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto, S.Sos mengharapkan, agar pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan kembali dari segi pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, Pendidikan dan Kesehatan serta hal-hal lainnya.

“Kita sudah memberikan catatan rekomendasi kepada Pemerintah daerah untuk dicermati dengan baik, dalam rangka mensejahterakan masyarakat Katingan kedepannya,” tuturnya saat diwawancara sejumlah wartawan usai Rapat Paripurna DPRD.

Menurut Marwan, jika melihat kondisi aksesibilitas perbaikan Infrastruktur untuk jalan dan jembatan tentunya harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

“Pasalnya, ada beberapa daerah di Katingan ini masih belum terkoneksi atau terbukanya jalan menuju desa-desa,” imbuhnya.

Ketua DPRD juga menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan, agar melakukan pemerataan sebaran tenaga pendidikan sesuai dengan jumlah rasio guru dan murid di setiap sekolah. Kemudian, pemerintah agar lebih cermat memperhatikan ketersediaan guru agama di setiap sekolah.

“Pemerintah juga harus memperhatikan ketersediaan tenaga bidan dan tenaga perawat di setiap desa. Kemudian, memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada 2022. Ini dimaksudkan, agar pemerintah daerah lebih fokus untuk menangani sektor-sektor yang dominan untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, jika berdasarkan data realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,33 persen.

Untuk itu, pihak dewan mendorong pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja dan mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

“Sehingga nantinya, dapat terserap oleh dunia usaha, khususnya Kabupaten Katingan,” ungkapnya. (ndi)