KASONGAN – Pihak DPRD Kabupaten Katingan memberikan 14 Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Katingan Tahun Anggaran 2022.
Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 yang dipimpin Ketua DPRD Marwan Susanto, S.Sos didampingi Wakil Ketua I, Nanang Suriansyah, SP dan Wakil Ketua II, Fahrul Razi, Selasa (11/4/2023).
Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Eterly selaku juru bicara mengatakan, bahwa setelah memperhatikan proses-proses yang sudah dilakukan maupun keberhasilan serta kekurangan yang ada, sehingga pihaknya memberikan rekomendasi ini.
“Kami minta, agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Pemerintah daerah juga diminta, agar lebih meningkatkan belanja modal dan mengurangi belanja operasional guna meningkatkan belanja publik. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah terobosan atau inovasi, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” terang Eterly.
Kemudian, pihak dewan juga meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mendata kembali tenaga penyuluh lapangan terkhusus untuk daerah penghasil pertanian.
Dalam rangka terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak, DPRD mendorong pemerintah daerah serta dinas terkait untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyarankan, agar dilakukan pemerataan pemerataan sebaran tenaga pendidik sesuai dengan jumlah rasio guru dan murid di setiap sekolah. Kami juga mendorong pemerintah daerah agar lebih cermat memperhatikan ketersediaan guru agama di setiap sekolah. Termasuk pula, memperhatikan ketersediaan tenaga bidan dan perawat di setiap desa,” sebut Eterly.
Rekomendasi selanjutnya, jika memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2022 maka pemerintah daerah diminta lebih fokus untuk menangani sektor-sektor yang dominan. “Ini dimaksudkan, guna peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah,” katanya.
Eterly membeberkan, jika data persentase jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi yakni 5,19 persen. Sementara realisasi capaian penurunan kemiskinan, belum memenuhi target yaitu 5,5 persen pada Tahun 2022.
“Untuk itu, kami mengharapkan pemerintah daerah lebih fokus mengurangi jumlah penduduk miskin. Yakni, dengan membuka peluang usaha dan pemasaran produk-produk lokal serta meningkatkan aksesibilitas penduduk miskin,” imbuhnya.
DPRD mendorong pemerintah daerah membuka lapangan kerja dan mempersiapkan tenaga kerja terampil serta berdaya saing, agar dapat terserap oleh dunia usaha.
“Dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah hendaknya melakukan perbaikan serta peningkatan jalan dan jembatan,” kata Eterly.
Dalam rekomendasinya, dewan juga mendorong dilakukan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menuju ibukota kecamatan serta desa sebagai konektivitas ketahanan pangan serta peningkatan pelayanan publik.
“Pemerintah daerah hendaknya melakukan penyesuaian anggaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai, agar tidak melampaui dari realisasi Pendapatan Asli Daerah,” terangnya. (ndi)
