PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) membidangi pemerintahan, hukum dan anggaran, Toga Hamonangan Nadeak, mendorong pemerintah daerah terus berupaya mengamankan Batas Titik wilayah Kalteng.
Tujuannya agar luas wilayah Kalteng dapat terjaga atau utuh tidak hilang diambil oleh provinsi lain.
Pemerintah daerah harus menata ulang batas wilayah Kalteng. Harus mempertegas titik koordinat batas wilayah. Karena saat ini masih ada persoalan tapal batas dengan provinsi tetangga, baik dengan Kalsel dan Katim.
“Batas dengan Kalbar sudah selesai. Batas dengan Kaltim dan Kalsel masih ada yang belum. Kita tidak ingin nantinya ada desa yang akan masuk provinsi lain lagi, seperti halnya Desa Dambung,” ucap Toga Hamonangan Nadeak dibincangi belum lama ini.
Legislator Nasdem asal pemilihan daerah pemilihan (Dapil) II Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini mendorong, agar rencana tata ruang wilayah (RTRWP) Kalteng bisa tuntas, sehingga secara adminstrasi beberapa desa di perbatasan antar provinsi bisa lebih jelas.
“Titik koordinat dan batas wilayah harus di pertegas dan diperjelas lagi,” katanya.
Menurut Toga, kadang ketika ada potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup berlimpah di wilayah perbatasan dapat memicu masalah sengketa batas wilayah antara daerah atau provinsi bertetangga.
“Ketika ada sengketa batas wilayah, kita kalah bukti pendukung yang legal. Sehingga ada desa yang lepas dari Kalteng, contoh Desa Dambung. Kita tidak ingin ada lagi desa lain di perbatasan juga lepas lagi,” katanya.
Politisi muda ini mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten melalui instansi terkait agar lebih giat dan aktif guna memperkuat data dan fakta lapangan, khususnya berkaitan dengan batas wilayah atau desa.
Toga yang juga praktisi hukum ini mengingatkan, dalam sebuah sengketa perbatasan wilayah, maka bukti administrasi kependudukan dan surat-surat lahan atau tanah juga menjadi acuan pemerintah pusat dalam memutuskan soal sengketa perbatasan antara provinsi. (rul/abe)
