KASONGAN – Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan, kegiatan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan, Pransang, S.Sos dari ruang rapat Wakil Bupati Katingan. Hadir pula kala itu, Inspektur Kabupaten Katingan Dedy Feras dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Toto Jaya.
Menurut Sekda, Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan BPK di lingkungan AKN VI dengan para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah.
“Terutama, tentang isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan pusat dan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Kegiatan ini juga, lanjutnya, menjadi media untuk memberikan pemahaman kepada Pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Kepala Daerah berkaitan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.
“Pihak BPK meminta, para pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Kepala Daerah di lingkungan AKN VI agar terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ujar Pransang.
Selain itu, semua juga diminta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan.
Kemudian, menerapkan teknologi informasi dalam mengelola dan menyusun LKKL/LKPD dan mengelola mandatory spending secara akuntabel dan transparan serta menyampaikan capaian kinerjanya dalam CALK Tahun 2022.
“Pihak BPK menekankan pentingnya mandatory spending dalam pengelolaan APBN dan APBD, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang diatur oleh Undang-Undang, bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah,” imbuh Sekda.
Diungkapkannya juga, bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pihak BPK menyebut terdapat perkembangan yang menggembirakan dalam pencapaian opini LKKL dan LKPD.
“Laporan Keuangan Kemenkes, Kemdikbud Ristek dan Badan POM dalam tiga tahun terakhir telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” tuturnya. (ndi)
