PALANGKA RAYA – Sejumlah ormas menggelar aksi damai di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jalan DI. Panjaitan, Kota Palangka Raya, Rabu (29/3/2023).
Aksi damai tersebut dilakukan oleh Ormas Gepak (Gerakan Pemuda Asli) Provinsi Kalimantan, Ormas DPP MABB (Mandau Apang Baludang Bulau) Provinsi Kalimantan Tengah, Ormas DPD TBBR Kota Palangka Raya, dan Ormas BMT Provinsi Kalimantan Tengah.
Koordinator Lapangan, Bambang Sakti, mengatakan salah satu tuntutan aksi mempertanyakan kepada ATR/BPN Kota Palangka Raya untuk segera memasang batas-batas wilayah peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (Tora), wilayah Kota Palangka Raya, terkhusus di Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya.
“Kawasan Tora itu di mana saja, sehingga masyarakat yang kena kawasan itu. Bisa diajukan untuk mengajukan permohonan sertifikasi, memang untuk Tora pihak ATR/BPN belum ada dana yang untuk anggaran itu,” katanya.
Saat disinggung titik jalan mana saja yang bermasalah, dengan Tora di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya, Bambang menjawab intinya siapa saja masyarakat yang terkena kawasan Tora.
“Cukup itu saja, yang saya sampaikan terimakasih,” imbuhnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala BPN Kota Palangka Raya, Yono Cahyono, menjelaskan perlu dibedakan, bahwa sertifikasi itu diprogram retribusi ATR/BPN. Namun, di Kota Palangka Raya tahun ini anggarannya tidak ada.
Sedangkan, untuk Tora terkait objek atau peta itu Dinas Kehutanan yang berwenang bukan ATR/BPN. Oleh sebab itulah, terkait Tora ATR/BPN tahun ini tidak ada dana dan tidak dianggarkan oleh pemerintah.
Dari segi pengamanan aksi, Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol.Budi Santosa, menyampaikan bahwa berdasarkan surat yang disampaikan pihak ormas kepadanya bahwa massa yang datang 1.000 orang, namun yang datang tidak sampai segitu jumlahnya.
“Alhamdulillah, penyampaian aspirasi berjalan lancar dan damai,” tambahnya. (rdo/cen)
Baca Juga: KPK Geledah Kantor DPUPRPKP dan PDAM Kapuas
