PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalteng, Yulistra Ivo Sugianto Sabran meresmikan peluncuran inovasi layanan public Balai BPOM Palangka raya ‘’UMKM Berdikari’’ dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Hadirnya inovasi UMKM Berdiri ini memberikan kepada setiap satu UMKM berkesempatan memiliki satu fasilitator untuk didampingi secara intensif. Melalui pendampingan tersebut, Ketua Dekranasda Kalteng berharap adanya gap permasalahan yang terjadi oleh para pelaku usaha dapat mencapai solusinya.
“Pelaku usaha UMKM yang mendapatkan kesulitan selama proses registrasi kini akan mendapatkan bantuan yang bersifat intens dari para fasilitator atau pendamping,” ucap Ivo dalam sambutannya di M Bahalap Hotel, Senin (27/3).
Ivo mengungkap bahwa selama ini dari hasil sharing di lapangan masih ditemui banyaknya pelaku UMKM pangan olahan yang belum mendapatkan ataupun lolos dari sertifikasi halal, registrasi dan izin edar BPOM.
“Hal ini karena bisa saja berasal dari masalah higienitas dari dapurnya, belum terpisahnya antara rumah produksi dan juga rumah pribadi. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama untuk mengedukasi terkait hal ini kepada para pelaku usaha,” imbuhnya.
Namun demikian, Ivo menyebut adanya program pendukung untuk sertifikasi halal dari Dinas Koperasi dan UMKM yang akan memfasilitasi secara gratis untuk para pelaku usaha. Pada tahun 2023 ini, diinformasikan telah tercatat sebanyak 10 ribu pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal dan nomor izin berusaha.
“Mudah-mudahan angka ini terus bertambah. Sebab jika sudah ada izin edar dari BPOM, sertifikasi halal dan nomor izin berusaha tentunya ini akan menambah nilai dari produk UMKM sehingga kalau dijual nanti akan lebih bagus dan berkualitas, bisa bersaing di luar Kalteng,” tandas Ivo. (fit*)
