PALANGKA RAYA – Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pangan Polri, Whisnu Hermawan Februanto, mengungkap beras Bulog jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan minyak goreng masih menjadi atensi pemerintah pusat.
“Terdapat bahan pokok yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pemerintah (HAP), yang bersifat statis selama dua minggu terakhir di sejumlah wilayah. Tingkat kepatuhan produsen minyak goring (Migor) dalam pendistribusian DMO juga masih ada yang dibawah 50 persen dari alokasi yang ditargetkan pemerintah,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, rincian hasil perolehan data pengecekan harga rata-rata minyak goreng curah dan MinyakKita di bulan Maret minggu ke I tahun 2023. Pada data tersebut, Provinsi Kalteng menempati pada posisi teratas harga MinyakKita yang dibandrol mencapai harga Rp 16.036 ribu per liter, yang mana harga acuannya hanya senilai Rp 14 ribu per liter.
Tak hanya itu, produsen PT Citra Borneo disebutkan menjadi wilayah dengan realisasi distribusi DMO produsen terendah pada bulan Februari.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, melaporkan terdapat 10 kabupaten/kota yang mengalami potensi kenaikan harga beras tertinggi, diantaranya Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan.
Merespons hal ini, Sekda Kalteng, H Nuryakin, mengatakan kenaikan beras tersebut menjadi sesuatu anomali dan menimbulkan pertanyaan besar.
“Saya bingung padahal daerah ini menjadi penghasil beras, ini tentunya akan kita berikan perhatian khusus. Dan minyak goreng di Kabupaten Kotawaringin Barat, padahal di sana adalah zona CPO terbesar dan mempunyai pabrik pengolahan tersendiri,” ucapnya.
Sekda menyebutkan, Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur yang diketahui tidak memiliki sumber produksi justru tidak berpotensi adanya kenaikan harga. Untuk itu, hal ini nantinya akan dilakukan pengecekan lebih lanjut dalam rapat yang diagendakan selanjutnya.
“Pada Rabu mendatang kita akan laksanakan rapat bersama bupati dan wakil. Pemateri diharapkan tidak hanya bicara situasi nasional, namun fokus langsung ke masalah lokal yang terjadi di wilayah Kalteng. Apa yang perlu diupayakan dan solusi di daerah itu,” tegas Sekda. (fit*/cen)
BACA JUGA : Kebijakan Subsidi Kendalikan Inflasi
