KUALA KURUN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang, warga Tumbang Talaken dengan perwakilan dari tiga perusahaan besar swasta (PBS). Ketiga PBS itu bergerak di bidang perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Manuhing.
Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar mengatakan, sesuai jadwal RDP yang dilakukan tersebut memang menindaklanjuti daripada laporan dari pihak masyarakat, karena terkait dengan dana kompensasi yang disalurkan dari pihak PBS ke warga.
“Yang warga pertanyakan itu sebenarnya terkait dana yang diberikan oleh PBS ternyata ada pemotongan. Namun informasi dari kelurahan dan kecamatan bahwa itu bukan pemotongan, tetapi merupakan iuran wajib dari anggota. Jadi itu awalnya,” kata Akerman, Senin (6/2/2023).
Selain itu sambung dia, menyangkut adanya tuntutan itu, masyarakat mempertanyakan pembayaran kompensasi tersebut, merupakan pembayaran dari plasma yang 20 persen dari kebun atau bukan dan hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, karena memang pihak PBS juga belum bisa menjelaskan secara rinci.
“Oleh sebab itu, permintaan masyarakat itu supaya pihak PBS, bisa menentukan dimana lokasi plasma yang sebenarnya ada tersebut, karena sehubungan ada pembayaran kemarin,” terangnya.
Kesimpulan rapat, tambah Akerman, yang disalurkan oleh PBS ke masyarakat itu sebenarnya ada kejelasan, Ia kembali mencontohkan apabila isinya terbunyi seperti kompensasi bukan plasma, tetapi kompensasi. Karena itu, ujarnya kedepan pihaknya akan melihat bagaimana payung hukumnya.
“Terkait kompensasi semacam ini, apakah perlu melewati koperasi atau bagamana nanti kita lihat. Namun berdasarkan UU yang perlu memerlukan Koperasi itu adalah sehubungan dengan penempatan plasma pertanyaan sebenarnya simple hanya keterbukaan dari PBS saja,” pungkasnya. (nya/abe)
