KASONGAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan melalui Juru Bicaranya, Dahlia, A.Md menyarankan kepada Bupati Katingan agar dalam penyusunan belanja anggaran, khususnya belanja barang dan jasa termasuk belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
“Ini dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah atau SOPD. Tentunya, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan,” tutur Dahlia dalam Rapat Paripurna DPRD Katingan dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, baru-baru ini.
Oleh karena itu, lanjut Dahlia, perencanaan pengadaan barang hendaknya didahului dengan evaluasi persedian barang serta barang dalam pemakaian.
“Hal ini sangat penting sekali kami sampaikan, agar setiap tahun anggaran tidak terkesan, bahwa belanja barang dan jasa yang dialokasikan dalam APBD tidak selalu meningkat. Bahkan, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal atau belanja untuk kepentingan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi pelayanan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Katingan saat ini.
“Menurut pandangan kami, kondisi pelayanan dan pengelolaan PDAM sangat menurun sekali,” kata Dahlia.
Selain itu, pihaknya juga banyak menerima keluhan dari masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM. Termasuk pula, keluhan dari pegawai dan karyawan PDAM itu sendiri.
“Dalam rangka mengatasi berbagai keluhan masyarakat serta pegawai dan karyawan PDAM tersebut, kami meminta Bupati Katingan segera menetapkan Direktur definitif PDAM yang baru hasil seleksi yang sudah dilakukan,” imbuhnya. (ndi)
