Masalah berikutnya muncul, yakni anggaran tunjangan PPPK dibebankan kepada daerah yang sumbernya uangnya tidak boleh dari DAU.
Dengan demikian, pemda harus mencari sumber dana lain di luar DAU untuk membayarkan tunjangan PPPK.
“Daerah ternyata punya beban tambahan, masalahnya bukan di gaji lagi. Ada yang namanya tunjangan dan sertifikasi, itu menjadi beban daerah,” kata Dede seperti dilansir dari disway.id.
“Tentu beragam besarannya. Ada yang misalnya tunjangannya Rp1 juta, ada yang Rp2 juta, ada yang tunjangannya hanya Rp400 ribu. Itu tergantung kewenangan daerah,” tambah Dede.
Beban pembayaran tunjangan PPPK guru membuat pemda ketar-ketir. Pemda tidak sanggup membayar tunjangan selama satu tahun. Beberapa pemda hanya bisa membayarkan 6 bulan.
“Nah pemerintah daerah mengatakan ‘kalau kami harus mengeluarkan tambahan itu (tunjangan) juga, maka kami hanya bisa bertahan memberikannya enam bulan atau satu tahun. Tahun depan kami enggak tahu lagi duitnya dari mana,” kata Dede.
