KUALA KURUN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melakukan pembahasan anggaran untuk tahun 2023. Hal itu dilakukan, bersama dengan Tim Anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gumas, kegiatan itu terpusat di aula gedung dewan setempat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gumas Nomi Aprilia menuturkan, dalam pembahasan kali itu yang banyak ditekankan terkait ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gumas, yang dinilai masih belum maksimal dalam hal penyerapan anggaran.
“Di saat pembahasan itu, khususnya dari DPRD Gumas, yang banyak kami tekankan, terkait anggaran SILPA sebesar Rp 105 miliar yang ada di BKAD Gumas. Maka dari itu, kami tekankan kepada OPD, khususnya dinas-dinas terkait agar memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun 2023,” ucap Nomi Aprilia, Jumat (15/7/2022).
Mengingat di satu sisi, lanjut dia, pihak dewan juga mengaku heran karena di beberapa masa yang sebelumnya tidak pernah mengalami sisa lebih penggunaan anggaran sebanyak itu.
Ditanyakan lagi dari wartawan, soal kenapa tidak dimasukin saja di dalam dana aspirasi, Ia menjelaskan, pihaknya tidak bisa serta merta menentukan maupu menetapkan terkait dana tersebut.
“Terkait dana aspirasi itu dan kita tidak bisa menentukan serta menetapkan. Karena itu harus sesuai aturan dan ditentukan oleh Tim Anggaran,” ungkap srikandi dari Partai PDIP ini.
Sedangkan penyebabnya, tambah Nomi ini menyebutkan, alasan terjadi SILPA itu penjelasan dari Pemkab Gumas, tentunya itu banyak di beberapa dinas, seperti di Dinas Kesehatan yang selaku pengelola dana untuk bencana non alam yakni Covid-19.
“SILPA yang terjadi itu seperti di Dinas Kesehatan yang banyak anggaran yang dianggarkan utuk penanganan Covid-19, tetapi belum maksimal penyerapannya. Sehingga saya berharap, agar itu bisa dilakukan penyerapannya secara maksimal lagi,” pungkasnya. (nya/abe)
