PALANGKA RAYA – Mahasiswa di Kota Palangka Raya, Kalteng, menggelar aksi di depan gedung DPRD Kalteng, Senin (11/4/2022). Unjuk rasa yang diwarnai dengan aksi bakar ban itu dilakukan ratusan mahasiswa dari sembilan organisasi yang tergabung didalam Cipayung Plus Palangka Raya.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa meminta legislator di Kalteng untuk menyampaikan penolakan wacana penundaan pemilu yang membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, meminta pemerintah agar menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok (Bapok), seperti harga minyak goreng serta kenaikan PPN 11 persen.
“Berdasarkan beberapa polemik yang sudah diuraikan di atas maka, kita tidak bisa tinggal diam melihat dari berbagai permasalahan yang terjadi,” kata Koordinator Lapangan Aksi, William Candra Wijaya.
Sementara itu, ditengah gemuruhnya suara orasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu, Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno, menyambut langsung kedatangan ratusan massa aksi.
Wiyatno menyebutkan, pihaknya mengucapkan apresiasi kepada para mahasiswa yang masih peduli dengan kondisi-kondisi yang terjadi di wilayahnya.
“Salah satunya adalah masalah kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM dan terakhir adalah masalah penundaan Pemilu,” sebutnya.
Dijelaskannya, bahwa kegiatan serupa ini tidak hanya terjadi di Bumi Tambun Bungai-julukan Provinsi Kalteng. Melainkan terjadi hampir serentak di seluruh wilayah tanah air.
“Agenda dan aspirasi yang hampir sama salah satunya mengenai penundaan pemilu,” katanya.
Seperti diketahui, dijelaskan Wiyatno, itu bukan disampaikan Presiden Jokowi. Bahkan orang nomor satu di Indonesia itu pernah menyampaikan tak perlu membicarakan permasalahan Pemilu pada rapat dengan para menterinya.
“Beliau juga menyampaikan bahwa penundaan Pemilu hanya ulah dari orang-orang tertentu yang ingin mencari muka, dan justru menampar muka beliau. Dan itu akan menjerumuskan,” tegas Ketua DPRD Kalteng.
Wiyatno juga atas nama partai PDIP tidak setuju dengan adanya penundaan pemilu. Begitu pun kata dia, PDIP pusat sudah setuju menolak penundaan pemilu yang diusulkan beberapa oknum, salah satu menteri dan partai.
“Kami ingin kembali ke konstitusi bahwa tidak ada penundaan,” pungkasnya. (rdo/cen)
