KASONGAN – Jelang berakhirnya triwulan pertama, realisasi pekerjaan fisik yang didanai APBD Kabupaten Katingan dinilai masih sangat rendah. Kondisi tersebut, mendapat sorotan dari pihak dewan.
Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Budy Hermanto menuturkan, mestinya proses fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah dan kantor harus segera dimulai. Hal itu mengingat, kondisi di Kabupaten Katingan rawan banjir yang tentu membuat pekerjaan proyek terhambat.
“Jangan sampai ada proyek gagal akibat bencana alam, sebagaimana terjadi tahun lalu. Itu sangat merugikan masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.
Melihat kondisi saat ini, Budy pesimis jikalau semua proyek pembangunan di Katingan bakalan kelar 100 persen. Pernyataannya cukup beralasan, mengingat proses seperti di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan hanya beberapa saja yang masuk tahap pelelangan.
Sementara menurut dia, paket lainnya masih dalam tahapan administrasi dan perencanaan.
“Ini sudah masuk Maret, banyak proyek yang perencanaannya belum selesai. Itu saja sudah memakan waktu dua sampai tiga bulan, hingga pekerjaan mulai dilaksanakan kontraktor. Jika seperti ini, saya pesimis semua proyek bisa terselesaikan,” ujarnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, semestinya lelang proyek sudah mulai sejak awal tahun. Bahkan, bila memungkinkan tender sudah mulai di November dan Desember tahun lalu.
“Kita bisa mencontoh Kementerian PU yang melakukan tender mendahului anggaran. Hal itu bertujuan, agar kontraktor memiliki waktu panjang menyelesaikan pekerjaan,” katanya.
Budy memberi solusi, diantaranya dengan cara mempercepat proses tender. Selanjutnya semua pemangku kepentingan seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Konsultan Perencanaan harus bisa bersinergi mempercepat persiapan dokumen pengadaan.
Disisi lain, Budy berharap, semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) sudah bisa menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan menginputkan lewat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Jangan sampai ada instansi yang harus bongkar pasang perencanaan ketika triwulan pertama hampir usai. Proses administrasi seperti penginputan SIPD, SK PPK dan PPTK sesegera mungkin diselesaikan, supaya administrasi proyek terus berjalan dan tiada hambatan lagi,” pungkasnya. (ndi)
