KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra). Yang mana, kegiatan itu difasilitasi oleh bagian ekonomi dan pembangunan (Ekobang) sekretariat daerah setempat.
Pelaksanaan rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gumas Yansiterson didampingi Asisten II Richard FL dan Kabag Ekobang Beni Mambang dan dihadiri dari perwakilan dinas dan badan di aula kantor bupati lantai I, Selasa (8/3/2022).
Sekda Gumas Yansiterson mengatakan, gambaran realisasi keuangan dan fisik Pemkab Gumas tahun anggaran 2022 pada posisi perbulan Februari. Secara umum realisasi keuangan dari jumlah perangkat daerah yang ada di lingkup pemda setempat.
“Dari Sekretariat DPRD realisasi mencapai Rp 4.809 miliar atau 18.82 persen, DPKD Rp 639 juta atau 15,35 persen, untuk BKPSDM realisasinya Rp 924 juta atau 15,35 persen, Bapenda realisasi Rp 1,119 miliar atau 13,47 persen, untuk DPKP realisasinya Rp 543 juta, atau 9.95 persen,” ucap Yansiterson.
Sedangkan untuk, katanya, seperti Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Distransnakerkop-UKM) ralisasi keuangannya mencapai Rp 424 juta atau 9,53 persen, untuk Dinsos realisasinya Rp 337 juta, atau 8,79 persen, untuk Disdukcapil direalisasi Rp 452 juta atau 8,56 persen.
“Untuk Disdikbudpar realisasi keuangannya mencapai Rp 16,851 atau 7,58 persen, Disperindag direalisasi Rp 249 juta, atau 6,99 persen, Disbudpar direalisasi Rp 335 juta atau 6,93 persen, Sekda Rp 1,622 miliar atau 6,94 persen, untuk RSUD Kurun Rp 2,450 miliar, atau 7,10 persen,” ujarnya.
Selain itu, jelas dia, realisasi untuk Dinkes mencapai Rp 5,556 atau 6,98 persen, untuk Dispertan direalisasikan Rp 862 juta atau 6,32 persen, di DP2KB-P2A direalisasikan Rp 408 juta atau 6,26 persen.
Kemudian untuk Diskominfo Santik direalisasikan Rp 393 atau 5,95 persen dan DPMPTSP direalisasikan Rp 183 juta atau 5,74 persen, DPMD realisasinya Rp 299 juta atau 5,63 persen.
“Kalau Satpol PP Rp 330 juta atau 5,33 persen, BPBD direalisasi Rp 186 atau 4,77 persen, DLHKP direalisasi Rp 682 juta atau 5,63 persen, DPU terealisasikan Rp 556 juta atau 4,88 juta. DPKAD terealisasikan Rp 350 juta atau 0,33 persen, keseluruhannya dari 12 kecamatan mencapai 6,30 persen saja,” pungkasnya. (nya/abe)
