PALANGKA RAYA – Hilirisasi industri menjadi salah satu langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mendorong kemajuan daerah.
Terkait hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Razak meminta, agar pembangunan hilirisasi industri tersebut dilakukan secara merata.
Artinya, pembangunan hilirisasi industri terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) Kalteng, tidak hanya terhadap hasil produksi perusahaan besar swasta (PBS) saja. Tetapi juga menyasar hasil produksi SDA milik masyarakat.
“Kami harap ada pemerataan, karena memang pembangunan industri hilir, terlebih milik masyarakat itu, tidak mudah. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembangunan hilirisasi SDA yang diproduksi,” katanya, belum lama ini.
Politisi fraksi Partai Golkar ini berharap pemerintah, para pemangku kepentingan atau pihak lainnya bisa mengkoordinasikan pembangunan industri hilir terhadap produksi SDA masyarakat. Seperti sawit milik rakyat, meskipun dibangun dengan skala kecil.
“Ada syarat yang memang mungkin tidak bisa dipenuhi secara mandiri oleh masyarakat. Misalnya saja, ada syarat minimal lahan untuk bisa dibangun hilirisasinya, karena apabila dibangun hilirisasi industri, namun luasan sawit yang ada hanya sedikit, maka masyarakat akan rugi. Sehingga perlu peran dan dukungan dari berbagai pihak,” jelas Razak.
Menurutnya, dengan adanya hilirisasi industri bagi produksi masyarakat akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Nantinya, sawit milik masyarakat maupun plasma suatu saat nanti tidak hanya dijual buahnya atau dalam bahan mentah saja, tetapi dapat diolah menjadi crude palm oil (CPO) dan dijual dalam bentuk CPO. Sehingga, secara otomatis penghasilan masyarakat akan meningkat,” jelasnya lagi. (rul/abe)
