Pelaksanaan KKN Kebangsaan Akan Menguntungkan Kalteng

Pelaksanaan KKN
Rektor UPR DR Andrie Elia saat duduk santai di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. FOTO: UPR

PALANGKA RAYA – Direncanakan pada Juni 2022, Universitas Palangka Raya (UPR) akan menjalankan amanah pemerintah yakni menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan. Hal itu berdasarkan surat penunjukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek RI)  dengan surat bernomor 7299/E2/KM.12/2021 tertanggal 24 Desember 2021.

Rektor UPR DR Andrie Elia menyampaikan, bahwa pelaksanaan KKN Kebangsaan ke-4 di Kalimantan Tengah (Kalteng), akan sangat berdampak positif.

Selain itu, banyak keuntungan yang akan diterima pemerintah daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan.

“Disini saya ucapkan Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Kemendikbudristek RI telah memberikan kesempatan kepada UPR menjadi tuan rumah melaksanakan KKN kebangsaan, hal ini akan sangat berdampak positif bagi pemerintah daerah,” ucapnya saat dibincangi disela rutinitasnya, Jumat (4/2/2022).

Disampaikan Dr Andrie yang juga tokoh adat di Kalteng, bahwa sudah ada 85 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)yang mendaftar.

Sementara itu, UPR akan membatasi jumlah mahasiswa per PTN yang akan mengikuti KKN Kebangsaan.

“Sementara kita rencanakan membatasi 10 perwakilan setiap PTN. Mengingat anggaran yang tersedia. Namun bila ada permintaan dari pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten, maka akan kita tambah kuotanya. Tentunya pemerintah juga mendukung anggaran,” ucapnya.

Ditegaskan rektor, pelaksanaan ivent bergengsi tersebut sangatlah memiliki manfaat. Dimana dalam KKN nanti mahasiswa akan melaksanakan pengabdian kemasyarakat di kabupaten di Kalteng.

“Oleh karenanya, pemda dapat berperan dengan membantu dengan suport menyiapkan wilayah mana yang memiliki potensi dalam kegiatan tersebut. Dan ini potensi bagi kalteng, karena dalam KKN ini akan melahirkan berbagai macam solusi. Dimana mahasiswa akan memberikan kajian, motivasi untuk membantu pemerintah daerah mempercepat proses pembangunan,” imbuhnya. (rul/abe)