PULANG PISAU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) Tony Harisinta mengatakan, berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM), bahwa angka stunting di Pulang Pisau mengalami penurunan. Dimana dari angka 21 persen turun menjadi 18,37 persen dan angka kemiskinan Kabupaten Pulpis dari angka 5,41 persen turun menjadi 4,09 persen.
“Artinya, apa yang sudah dilakukan oleh Tim Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) Kabupaten Pulang Pisau sudah berjalan dengan optimal,” ucap Tony Harisinta saat kegiatan silaturahmi media baru-baru ini.
Tony menjelaskan, terkait dengan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pada Dinas Kesehatan. Dimana Dinas Kesehatan hanya memiliki tanggung jawab, yakni intervensi secara spesifik sekitar 30 persen. Misalnya kata Tony, bantuan berupa tablet tambah darah dan hal-hal yang berkaitan dengan target 1000 hari penghidupan anak atau HPK.
“Nah, yang 70 persennya itu menjadi tanggung jawab SOPD terkait lainnya. Yang bisa disebut dengan intervensi secara intensif,” jelas Tony.
Intervensi secara intensif itu kata Tony, misalnya keterlibatan Dinas PURP membangun infrastruktur program sarana sanitasi. Dinas Pemberdayaan melakukan pembinaan kepada kader dan penyuluh KB, Perkim berkaitan dengan program bantuan stimulan bedah rumah dan DPMD yang mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk program stunting.
“Nah, kalau berbicara masalah program stunting, di Kabupaten Pulpis sudah terintegrasi dan berjalan dengan maksimal dan keberhasilan penurunan angka stunting ini tidak lepas atas keterlibatan SOPD terkait,” tuturnya.
Bahkan, lanjut Tony, jika kita berbicara indikator-indikator makro pembangunan itu bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau, Indek Pembangunan Manusia (IPM) saat ini pada angka 68,45 persen dan angka harapan hidup pada angka 68 persen. Sementara angka kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau turun dari angka 5,41 persen turun menjadi 4,09 persen. Hal ini dibuktikan dengan sinerginya bantuan-bantuan pusat, baik melalui dana DAK dan lainnya untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Contohnya program kegiatan berjalan dengan baik. Misalnya program bantuan yang melekat pada Dinas Sosial, yakni program pemulihan ekonomi nasional, seperti program PKH, bantuan berkaitan dengan pelayanan disabilitas yang sudah terintegrasi secara optimal berjalan dengan baik,” imbuhnya. (ung/abe)
