KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, agar menindak tegas truk angkutan PBS di sektor kehutanan, perkebunan dan tambang, yang melintasi jalan umum.
Anggota DPRD Kabupaten Gumas, Evandi Juang, mengatakan terkait angkutan yang dilakukan truk dari para PBS tersebut, dilakukan dengan muatan yang over dimensi over load (ODOL). Sehingga, berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat dan terlebih lagi menimbulkan kerusakan jalan.
“Kami monyoroti angkutan dari PBS yang melintasi jalan Kurun-Palangka Raya ini. Dimana AMDAL-nya tidak melalui jalan umum, dan kita tau ada beberapa PBS yang AMDAL-nya harus melewati sungai. Dalam hal ini, Pemprov Kalteng agar tindak tegas PBS yang tidak sesuai AMDAL,” tegas Evandi, dibincangi, Selasa (7/12/2021).
Selain itu, kata politisi dari Partai Nasdem ini, menyebutkan sebagai contoh yang terjadi di jalan Kurun-Palangka Raya, saat ini ada beberapa PBS yang bergerak dibidang pertambangan dan kehutanan dimana AMDAL-nya tidak melewati jalan dan harusnya melalui sungai.
“Maka kalaupun mereka mau merubah AMDAL-nya, aktivitas mereka harus disetop dulu, jangan dipaksakan dan setelah AMDAL itu keluar baru mereka bisa beroperasi, kan seperti itu,” jelas dia.
Selanjutnya, tambah dia, saat ini di media sosial (Medsos) juga heboh dengan video viral angkutan truk ODOL melalui jalan umum Kurun-Palangka Raya. Maka, dia meminta jangan sampai Pemprov Kalteng lakukan pembiaran akan hal tersebut.
“Harapan kami jangan sampai ada pembiaran seperti yang terjadi dalam video di medsos itu, kalau perlu cabut saja AMDAL dari PBS-PBS ini. Karena mereka sudah melakukan pelangaran, dan kalau pemerintah tidak berani cabut itu ada apa ini dan kenapa? kan begitu,” herannya langsung menutup wawancara. (nya/cen)
BACA JUGA : Sering Lakalantas, Truk Perusahaan Jangan Ugal-ugalan di Jalan
