Kakanwil juga menambahkan, salah satu syarat dalam membuka informasi publik ini antara lain dengan melakukan transparansi.
“Transparansi yang ada di Kemenkumham semakin memperlihatkan baik dan jeleknya kinerja kami selama ini. Inilah bentuk komitmen kami dalam menjalankan visi keterbukaan informasi publik, ” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mengatakan predikat yang disematkan ini bukanlah tujuan utama dalam pelaksanaan KIP.
Wagub juga mengatakan predikat yang merupakan hasil dari penilaian monitoring dan evaluasi (monev) terhadap badan publik tersebut bukanlah sebuah ajang kontestasi antar lembaga pemerintah. Tetapi lebih dari itu, memaknai esensinya yakni sejauh mana sebuah badan publik tertib dalam melaksanakan Undang-Undang KIP sebagai konstitusi. (Red-dok, Humas Kalteng/rdo/cen)
