PALANGKA RAYA – Situasi banjir saat ini berpengaruh pada kondisi masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Tidak hanya di Kalimantan, namun seluruh wilayah di Indonesia memgalami imbas dari kondisi La Nina sehingga intensitas hujan juga tidak seperti biasanya.
Ditambah situasi menghadapi pandemi Covid-19, hal ini juga harus lebih diwaspadai lagi. Untuk itu, diperlukan kebersamaan semua pihak saling bahu membahu dalam menangani dan menanggulangi serta gotong royong dalam mengantisipasinya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Publikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng yang juga sekaligus Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim, Katingan dan Seruyan, Siswanto. “Hendaknya semua pihak tidak saling menyalahkan, namun saling berkolaborasi untuk bahu membahu membantu pemerintah serta masyarakat dalam upaya penabggulangan serta penangananya,” ujarnya, Minffu (21/11/2021).
Menurutnya, curah hujan yang tinggi saat ini disebabkan adanya La Nina. Sehingga, intensitas hujan tidak seperti biasanya. Banjir tidak hanya terjadi di wilayah Kalteng, tapi merata di sejumlah daerah di Indonesia. “Kita tidak bisa melawan alam, namun bisa mengurangi resiko yang timbulkan,” ucapnya.
Saat ini, tambah Siswanto, semua elemen saling bahu membahu dalam upaya melakukan penanganan dan penanganan termasuk mencari solusi tepat agar semuanya berjalan dengan baik.
Pihaknya juga sering mendengar bukan kali pertama, jika perusahaan perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab rusaknya lingkungan, termasuk terjadinya banjir. Bahkan Eropa pernah menuding, perusahaan sawit di Indonesia sebagai penyumbang kerusakaan alam.
“saat ini pemerintah pusat gencar melakukan pengembangan dari komuditas sawit, mulai dari biodisil, avtur pesawat terbang hingga pabrik gula dari olahan sawit. Sehingga harus ada sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah,” imbuhnya.
Siswanto menambahkan, sawit telah menjadi pilar pembangunan nasional. Apabila ingin pembangunan menjadi lebih maju dan masyarakat sejahtera, tentunya diperlukan kolaborasi jitu antara seluruh stakeholder termasuk pemerintah di dalamnya.
“Kita paham, terjadinya bencana banjir juga sedikit banyaknya ada korelasinya dari aktivitas perkebunan, tapi tidak seratus persen. Namun kami terus komitmen dalam upaya meningkatkan perekonomian, membantu masyarakat hingga mencari solusi tepat agar semuanya berjalan dengan baik,” katanya.
Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, lanjut Siswanto, dalam upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan, selama ini juga telah melaksanakan kaidah yang ramah lingkungan. Termasuk, memenuhi standar pengelolaan sesuai dengan ISO yang ditetapkan.
“Selalu ada evaluasi regular agar tidak melenceng dari ketentuan. Sehingga kami meminta sinergisitas terus ditingkatkan serta selalu siap bekerjasama dengan pemegang kebijakan di daerah, untuk mencari jalan keluar penanganan maupun pencegahan dampak lingkungan,” ujarnya.
Menurut dia, perusahaan sawit tentunya ada aturan yang jelas. Sedangkan saat ini, juga ada terdapat banyaknya perkebunan secara mandiri dari masyarakat. “Tentunya juga harus ada regulasi pengawasan yang tepat terhadap perkebunan msyarakat yang dikelola secara mandiri,” tutupnya. (ndi)
