Memasuki era 4.0 saat ini, menjalankan tugas sangat membutuhkan kecepatan, yang tidak kalah penting adalah membutuhkan perubahan mindset yang dijabarkan dengan implementasi di lapangan. Berpikir out of the box dan membentuk diri menjadi SDM yang unggul, tangguh dan adaptif sehingga mampu menciptakan inovasi yang kreatif.
“Jangan pernah berhenti berinovasi, jangan berlindung dibawah regulasi, manfaatkan teknologi dan jangan cepat merasa puas”, tegas Sekretaris Jenderal.
Dalam kesempatan kedua, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Ir Razilu, memberikan penguatan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM serta opini media terhadap Kemenkumham.
Indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2015-2020 ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola Kemenkumham. Hal tersebut dibarengi juga dengan meningkatnya nilai SAKIP Kemenkumham sejak 2018-2020, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam pengelolaan manajemen kinerja Kemenkumham mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja.
Pada Tahun 2021 ini, Kemenkumham telah mengusulkan 477 satuan kerja kepada KemenPAN RB selaku Tim Penilai Nasional dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, dengan IPK Kemenkumham sebesar 3,78 yang berada diatas rata-rata K/L yaitu 3,57 serta IPP Kemenkumham sebesar 3,7 dari skala 0-4.
