fbpx

Raperda Pertanggungjawaban APBD Disampaikan ke DPRD

raperda
RAPAT PARIPURNA: Wakil Bupati Wabup Sunardi NT Litang menyerahkan dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Ketua DPRD Marwan Susanto SSos, Jumat (02/07/2021). FOTO: SUANDI

KASONGAN – Pelaksanaan seluruh kegiatan yang diprogramkan pada tahun anggaran 2020, telah berakhir per 31 Desember 2020. Olehnya, nanti akan dibuatkan raperda sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka pelaksanaan  program dan kegiatan pembangunan tahun 2020.

Hal tersebut disampaikan Bupati Katingan Sakariyas SE dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Sunardi NT Litang, dalam rangka pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada Rapat Paripurna I Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2021, Jumat (2/7/2021).

Diungkapkannya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dari aspek keuangan tertuang dalam Raperda APBD. Selain itu, tertuang dalam laporan keuangan Pemkab Katingan.

“Raperda ini pada saatnya nanti, akan disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Katingan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020,” tutur Wabup.

Dia membeberkan, pada Tahun Anggaran 2020 secara umum realisasi pendapatan Pemkab Katingan sebesar Rp 1,145 triliyun. Terjadi penurunan sebesar Rp 139 miliar lebih, jika dibandingkan dengan tahun 2019.

“Realisasi pendapatan tersebut turun dari tahun 2019, karena dampak serangan Virus Corona yang terjadi secara global dan masih belum mereda sampai saat ini,” sebutnya.

Pendapatan daerah yang seharusnya bisa meningkat, harus mengalami penurunan. Memang terdapat beberapa sektor yang harusnya dapat menambah pendapatan, namun pada kenyataannya tidak dapat tercapai dengan apa yang telah ditargetkan.

“Pada tahun anggaran 2020, pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang sebesar Rp 60,601 miliar atau terealisasi sebesar 111,62 persen dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 54,292miliar,” sebut Sunardi.

BACA JUGA : Wakil Bupati Katingan Ini Ajak ASN Punguti Sampah di Jalanan

Selanjutnya, pendapatan transfer dapat direalisasikan sebesar Rp 902 milyar lebih atau sebesar 97,92 persen dari target anggaran yang ditetapkan.

“Sementara itu, pos lain-lain pendapatan yang sah dapat terealisasi sebesar Rp 182 miliar lebih atau 104,84 persen dari target anggaran yang ditetapkan,” jelasnya.

Kemudian, belanja daerah pada tahun anggaran 2020 dalam mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dianggarkan sebesar Rp 1,57 triliun. Dapat direalisasikan sebesar Rp 873 miliar lebih atau 82,54 persen.

“Apabila diperhatikan dari realisasi belanja daerah pada tahun 2020 tersebut, terdapat penurunan sebesar Rp 102 miliar lebih jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah pada tahun sebelumnya,” imbuh Wabup.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2020, adalah sebesar Rp 1,145 triliun lebih. Kemudian, belanja dan transfer daerah sebesar Rp 1,100 triliun lebih.

“Apabila dibandingkan antara pendapatan, dan belanja terhadap APBD Kabupaten Katingan tahun anggaran 2020, diketahui mengalami surplus pendapatan 60 sen,” ujarnya.

sementara itu, penerimaan pembiayaan berupa perhitungan Silpa tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 144, 395 miliar. Jumlah ini, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 144,333 miliar.

Untuk pengeluaran pembiayaan,  terealisasi sebesar Rp 7,215 miliar. Ini  disebabkan, pada tahun 2020 Pemkab Katingan melakukan investasi daerah, berupa penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng cabang Kasongan. “Sehingga kemudian, didapat Silpa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 182,256 miliar,” tutupnya. (ndi)

DMCA.com Protection Status