PALANGKA RAYA – Harga jual komoditi rotan dan karet di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih jauh dari harapan petani. Dampaknya, petani enggan untuk memanen hasil perkebunannya.
Hal ini, dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Natalia. Ia mengatakan, rendahnya harga jual rotan dan petani ini disampaikan langsung oleh petani dari Desa Buntut Bali, Tumbang Baraio dan Hampalit di Kabupaten Katingan.
“Aspirasi masyarakat di Desa Buntut Bali, Tumbang Baraoi dan Hampalit, Kabupaten Katingan, mengeluhkan harga komoditi lokal, terutama rotan dan karet, yang masih sangat rendah di pasaran,” tulisnya saat dikonfirmasi melalui pesan Whastaap, Kamis (1/7/2021).
Masyarakat berharap, agar pemerintah daerah dapat membuat suatu kebijakan atau terobosan yang dapat meningkatkan sekaligus menstabilkan harga kedua komoditas tersebut.
“Masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut. Sebab, kedua komoditi ini merupakan hasil kebun masyarakat, tetapi harga jualnya masih sangat rendah. Kami berharap ini ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena hal ini juga menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya
Politisi Fraksi Gabungan PAN, PPP, PKS, Perindo dan Hanura (GP4H) ini, mengatakan komoditas tersebut merupakan salah satu komoditas unggulan milik Kalimantan Tengah.
Dampak dari rendahnya kedua komoditi ini para petani di daerah itu enggan untuk memanen hasil produksi dari kedua komoditi itu dan beralih ke usaha lain.
Hal ini tentu akan mempengaruhi jenis usaha yang membutuhkan bahan baku rotan ataupun karet. Kurangnya bahan baku tentu membuat produksi menjadi berkurang atau bahkan terhenti.
BACA JUGA : Terapkan Jalan Berbayar, Pemprov Kalteng Turunkan Tim Cek Lokasi
Kondisi demikian tentu akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi. Apalagi saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung.
“Dampak lain dan cukup serius adalah kemungkinan masyarakat mulai beralih ke bidang usaha lain yang justru merugikan masyarakat maupun daerah, seperti aktivitas penambangan liar. Dampak ini tentu patut menjadi perhatian pemerintah agar kedepannya tidak terjadi hal seperti itu,” tutupnya. (rul/cen)