fbpx

Konsultasi Publik Raperda Cadangan Pangan dan Beras

raperda
RAPAT: Asisten II Setda Gumas Richard FL (tengah), Kepala Disperiktan Letus Guntur (kiri) dan perwakilan Kemenkum HAM Kalteng, melakukan rapat di aula kantor dinas setempat, Senin (28/6/2021). FOTO:NYA.

KUALA KURUN – Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (Disperiktan) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan konsultasi publik terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelengaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Beras.

Asisten II Setda Gunung Mas, Richard FL, yang mewakili Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong, mengatakan acuan raperda ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 6 Permentan, Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, untuk Cadangan Beras pemerintah kabupate atau kota, ditetapkan dengan peraturan daerah.

“Jika melihat arti penting dari pelaksanaan forum konsultasi publik Rapreda ini dan keterlibatan perangkat daerah serta stake holder terkait, maka sangat penting. Karena, disini diskusi awal perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan beras,” ucap Richard FL, Senin (28/6/2021).

Selain itu, kata dia, dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia khususnya di Gunung Mas, maka ketersediaan pangan menjadi sangat penting.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, produksi, pemasukan pangan, dan cadangan pangan.

“Menurut hemat kita dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan di Kabupaten Gunung Mas, perlu melakukan upaya penyelenggaraan cadangan pangan dan jumlah cadangan beras,” ujarnya.

BACA JUGA : Sadari Potensi Alam dan Budaya, Disbudpar Gunung Mas Launching Brand Wisata

Sementara itu, Kepala Disperiktan Gunung Mas, Letus Guntur, menjelaskan konsultasi publik ini merupakan pemikiran atau gagasan untuk kesempurnaan daripada raperda. Yang mana, nantinya akan diserahkan dan dibahas di DPRD sampai ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Setelah peraturan daerah ditetapkan akan menjadi salah satu landasan atau payung hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan dan jumlah cadangan beras. Dan selaras dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas, yaitu Kabupaten Gunung Mas yang smart agro.

“Narasumber kita tim dari Kemenetrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalteng. Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan selama satu hari,”pungkasnya.(nya/abe/cen)

DMCA.com Protection Status